JAKARTA, AmqnMakmur.com— Untuk memastikan keberagaman tetap terajut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Bangsa Indonesiaȳ untuk kembali ke Pancasila dengan menerapkan nilai-nilainya.
Ajakan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri secara virtual Temu Nasional bertema Keberagaman dalam Satu Indonesia yang diadakan Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) dan Laskar Siliwangi Indonesia (LSI), Minggu (13/2).
Hadir dalam kesempatan itu, Senator DPD RI Eni Sumarni, Ketua Umum LAKRI dan LSI Steven Samuel Lee Lahengko, Ketua Umum PSSI Komjen Pol (Purn) Muhammad Iriawan, Gubernur Akademi Pancasila Haidar Alwi, Ketua PMI Jawa Barat Adang Rochjana, Tokoh Adat dan Budaya Jawa Barat Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, Ketua Umum Partai Pandai Farhat Abbas, serta para Ketua dan Pimpinan Ormas dan LSM.
“Bila dalam Temu Nasional hari ini kita ingin memperkuat Keberagaman Dalam Satu Indonesia, maka upaya yang harus dilakukan adalah kembali kepada Pancasila. Karena, hanya Pancasila yang mampu merajut keberagaman bangsa ini,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur ini menegaskan, Indonesia tidak perlu menjadi bangsa lain. Apalagi untuk sebuah kebanggaan yang semu, yang membuat bangsa ini seolah-olah sudah sama dengan negara-negara Barat.
“Hanya ada satu jalan. Kita harus kembali ke Pancasila. Karena Pancasila hari ini seperti Raga tanpa Jiwa. Karena sejak tanggal 13 November 1998, melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, MPR telah mencabut TAP MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,” katanya.
Ia menjelaskan, saat itu alasan pencabutan TAP MPR tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.
“Jadi, sejak 13 November 1998 itu, dapat diartikan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sudah dianggap tidak tepat atau tidak sesuai diterapkan dalam kehidupan bernegara! Karena itu kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang berdaulat, berdikari dan mandiri,” katanya.
LaNyalla menjelaskan, hal itu mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya Indonesia, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Yang pasti, keberagaman Indonesia dalam satu ikatan bangsa harus kita perkuat. Kita harus mengakhiri polarisasi bangsa ini. Karena polarisasi bangsa inilah yang menyumbang kerusakan bangsa,” katanya.
LaNyalla pun mengajak para tokoh untuk berpikir sebagai seorang negarawan. Berpikir untuk nasib anak cucu kita. Sebab, anak cucu dan generasi bangsa tidak bisa diselamatkan dengan Subsidi atau Bantuan Sosial dari negara. Tetapi harus kita selamatkan dengan Ideologi yang kuat.
“Para pendiri bangsa ini sangat menyadari dan memahami bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan golongan. Sehingga para pendiri bangsa menyepakati bahwa mereka semua harus terwakili dalam satu wadah besar yang utuh di dalam negara,” ujarnya.
Untuk itulah para pendiri bangsa memutuskan Pancasila sebagai sebuah wadah yang utuh. Sebab, Pancasila menempatkan Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial sebagai falsafah bangsa.
“Dan Pancasila itulah yang kemudian menjadi sistem tata negara dan sistem ekonomi nasional Indonesia, yaitu Demokrasi dan Ekonomi Pancasila. Sebuah sistem yang paling sesuai dengan watak dan DNA asli bangsa Indonesia,” katanya.
LaNyalla mengatakan nilai-nilai Pancasila sudah ada jauh sebelum Indonesia lahir. Bahkan telah menjadi nafas kehidupan masyarakat.
“Karena mereka adalah masyarakat yang bertuhan, masyarakat yang memanusiakan manusia, masyarakat yang mudah bersatu, masyarakat yang memiliki tradisi musyawarah dan masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong dan kekeluargaan untuk saling berbagi,” urainya.
Itulah juga yang membuat Bung Karno mengatakan bahwa bukan dia yang menciptakan Pancasila. Tetapi Pancasila sudah ada sejak sebelum masa penjajahan Belanda. Sehingga Pancasila adalah urat nadi dan denyut nafas bangsa Nusantara.
“Dan Sistem Demokrasi Pancasila telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa ini. Yaitu adanya Lembaga Kedaulatan Rakyat yang mewakili semua kebhinekaan yang ada,” katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI ini menegaskan, sebelum Amandemen tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara, yang menjadi wadah kedaulatan tertinggi pemilik negara ini, yaitu wadah untuk Semua Rakyat atau Semua Elemen Bangsa.
(Rel/dpd)
