PADANG, AmanMakmur —Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), beberapa hari yang lalu terjadi heboh antrean BBM jenis Solar di Sumbar.
Hal ini mendapatkan perhatian dari Komisi VI DPR RI, dan langsung melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumbar.
“Ya kita lakukan kunjungan kerja ke Sumbar, untuk memantau distribusi BBM. Karen sering di media sosial saya lihat, juga dilaporin masyarakat tentang antrean panjang truk dan kendaraan jenis solar mengular panjang di SPBU,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina, Kamis (23/11/2023).
Dari pantauan dan penjelasan konsumen kemarin, ternyata kuota BBM bersubsidi yang jebol sudah jadi langganan setiap tahun.
“Dari data dengan mitra kerja, setidaknya 3 tahun terakhir, BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) mengoreksi usulan anggaran subsidi BBM,” ujar Nevi Zuairina.
Tahun 2021, kuota terkoreksi 9.033,78 kiloliter untuk jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT, setelah ditemukannya penyelewengan distribusi di tengah masyarakat.
Tahun 2022, kuota BBM subsidi jebol pada Oktober-November 2022. Sedangkan tahun 2023 ini, BPH Migas memproyeksikan kuota Solar bersubsidi akan habis sebelum akhir tahun, dimana tingkat konsumsi BBM jenis Solar subsidi hingga 5 Oktober 2023 telah mencapai 78% dari kuota yang ditetapkan yakni sebesar 17 juta kilo liter (kl).
Sementara, untuk BBM jenis Pertalite telah mencapai 70% dari kuota yang ditetapkan di 2023 sebesar 32,56 juta kl.
“Dari pantauan kita ke Pertamina, sepertinya Pertalite diprediksi masih akan mencukupi sampai akhir tahun, tetapi untuk Solar memang butuh penambahan,” ujar Nevi.
Dari diskusi dan penjelasan, satu banyak faktor penyebab jebolnya kuota BBM adalah tindakan penyelewengan penggunaan BBM Subsidi. Di Sumbar, terjadi beberapa kali pelanggaran penyaluran BBM subsidi.
Adanya pengisian Pertalite ke jerigen tanpa disertai rekomendasi dari SKPD setempat, dan tidak ditemukan adanya penginputan konsumen non kendaraan. Ini diakui sendiri oleh pihak SPBU.
Atas semua ini, kata Nevi Zuairina, distribusi BBM subsidi harus diawasi ketat dan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri
“Dan harus ada tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran penyaluran BBM subsidi, agar menimbulkan efek jera, sehingga BBM subsidi tidak jebol terus. Dan Pertamina harus jelaskan ke Komisi VI dan publik atas temuan dan tindakan pelanggaran penyaluran BBM subsidi ini, dan bagaimana dampaknya,” ujar politisi PKS ini.
Dari data resmi yang dirilis, ternyata pelanggaran penyaluran BBM subsidi di Sumbar terjadi pada bulan Juli 2023 di 2 SPBU yakni SPBU 14.275.570 di Kabupaten Dharmasraya pada Jumat, dan SPBU 14.256.106 di Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu.
“Nah itu, sejauhmana pihak Pertamina menggandeng masyarakat dan institusi yang ada di masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran BBM subsidi. Bagaimana skema pelaporannya, apakah ada reward untuk masyarakat yang berani melaporkan bila ada penyimpangan penyalahgunaan BBM subsidi. Perlu dioptimalkan Teknologi Informasi yang berkembang pesat agar pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan BBM subsidi ini tepat sasaran dan tepat volume,” tukas Nevi.
Juga kata Nevi, bila terjadi pelanggaran penyaluran BBM subsidi, pernah dilakukan sanksi penyetopan suplai BBM subsidi. Namun sangat dimungkinkan, pelanggaran penyaluran BBM subsidi di beberapa SPBU yang terjadi di Sumbar hanya yang terendus saja, mungkin ada beberapa lainnya yang tidak terdeteksi.
Nevi juga menyentil soal hasil dari penginputan data konsumen kendaraan bermotor roda empat dalam menggunakan Pertalite. Apakah ada konsumen (mobil) pengguna BBM subsidi yang terlalu tinggi mengkonsumsi BBM subsidi, dan bagaimana perbandingan dengan pengguna BBM subsidi untuk kendaraan roda dua.
“Apa analisa dari Pertamina dalam beberapa bulan terakhir terkait input data konsumen non kendaraan dan data pengguna BBM subsidi kendaraan roda empat?,” tanya Nevi lagi
Terkait jebolnya kuota BBM subsidi ini, Nevi minta BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) mengoreksi usulan anggaran subsidi BBM. Tahun 2022, kuota BBM subsidi jebol pada Oktober-November 2022.
Sedangkan tahun 2023 ini, BPH Migas memproyeksikan kuota Solar bersubsidi akan habis sebelum akhir tahun, di mana tingkat konsumsi BBM jenis Solar subsidi hingga 5 Oktober 2023 telah mencapai 78% dari kuota yang ditetapkan yakni sebesar 17 juta kilo liter (kl).
Pertamina sudah berhasil melakukan uji coba penggunaan bioavtur J2.4 pada maskapai garuda. Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan bioavtur ini terhadap pengeluaran operasional maskapai, apakah jadi lebih mahal atau justru lebih murah? Karena akan berdampak terhadap harga tiket yang ditanggung masyarakat.
Kembali terkait dengan ENOC, bahwa Pertamina Patra Niaga dan ENOC memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memajukan industri aviasi secara global dan terus berinovasi untuk mengurangi emisi karbon.
“Bagaimana peluang keberhasilan kerjasama ini di masa yang akan datang? Selain bioavtur J2.4, apakah ada jenis bioavtur lain yang dikembangkan oleh kompetitor,” tutup Nevi.
(Rel/adr)
