JAKARTA, AmanMakmur.com —Sinergi dua lembaga disepakati melalui rapat kerja (Raker) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komite II DPD RI, yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan jajaran, Senin (7/6), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut membahas program kerja Kementerian LHK di daerah tahun 2021 dan rencana Kementerian LHK di daerah tahun 2022.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri yang juga senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan bahwa saat ini Kaltara memiliki luasan hutan 70% dari total lahan 7.547.000 Hektare. Luasnya kawasan hutan tersebut harus mendapat perhatian utama.
Raker dengan Kementerian LHK, selain mendengar program kerja Kementerian LHK, juga dimanfaatkan Hasan Basri untuk menyampaikan aspirasi daerah, terutama masyarakat Kaltara.
Hasan Basri meminta penjelasan serta perhatian khusus lingkungan atas banjir yang terjadi di aliran sungai-sungai di Kaltara tahun 2021. Apakah karena pencemaran lingkungan, pertambangan ataukah karena kerusakan hutan?
Mengenai hal tersebut langsung ditanggapi oleh Menteri LHK, disampaikannya setiap terjadi kejadian banjir, termasuk di Kaltara, pihaknya selalu menganalisis landscape-nya, karena posisi bentang alam mempengaruhi terjadinya Banjir.
“Khusus Kaltara, Kementerian LHK langsung dipimpin oleh Pak Wamen sebagai langkah-langkah tindaklanjut, untuk mendalami secara komperhensif dan bagaimana langkah-langkah berikutnya,” ujar Menteri LHK.
Terkait dengan sarana prasarana serta fasilitas umum, Hasan Basri meminta kepada Menteri LHK untuk melakukan perubahan kawasan hutan dalam rangka pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT) seluas 400an hektar agar segera terlaksana.
“Pemda KTT sudah sejak lama membutuhkan lahan pusat pemerintahan seluas 400an hektar dalam rangka berjalannya program aspirasi daerah yang tertib, aman dan nyaman,” imbuh Hasan.
Melalui usulan tersebut, Menteri LKH memberikan sinyal positif terhadap aspirasi Senator Hasan Basri.
“Sampai saat ini, saya sudah minta kepada Dirjen PKTL untuk memperoses pelepasan areal 400an hektar dari Addendum PT Adindo dan juga kemungkinan areal Inhutani untuk KTT,” ucap Siti Nurbaya Bakar.
Melalui rapat kerja ini, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri juga mengusulkan beberapa poin kepada Menteri LHK. Berikut beberapa program prioritas usulan Senator Hasan Basri kepada Menteri LHK:
1. Mengusulkan kepada KLHK agar menerapkan secara ketat kewajiban reklamasi pascatambang. Tujuan dari reklamasi pascatambang adalah untuk memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan, serta untuk mengembalikan lahan sesuai dengan kondisi semula.
2. Mengusulkan kepada KLHK bahwa tumpukan sampah sampah yang berada di Kaltara harus diolah atau di daur ulang dengan baik, agar tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu kesehatan manusia.
3. Merevisi Perpres No 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hutan adat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dapat menjamin kepastian hukum masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan adat. Serta melakukan revisi terhadap Penjelasan “Kearifan Lokal” Pasal 69 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 dan merevisi UU No 41 Tahun 1999.
4. Mengusulkan kepada KLHK adanya dunia usaha, baik perusahaan, hotel, warung makan, restoran, pasar untuk melakukan pengurangan sampah melalui program pembatasan penggunaan kantong plastik, tidak menggunakan stereoform, melakukan pemilahan sampah dan pendaur ulangan sampah.
5. Mengusulkan kepada KLHK untuk memberikan Kalpataru kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup, sehingga perorangan atau kelompok secara konsisten terpacu untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Hal ini sudah banyak dilakukan di Kalimantan Utara, namun minim perhatian sehingga tidak ada peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas.
(Rel/dpd)
