• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Gerus Ruang Fiskal, Para Ahli Nilai MBG dan KDMP Bebani Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 26/9/26 | 18:23 WIB
in Berita
0
Suasana forum diskusi yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. (Foto : ugm.ac.id)

YOGYAKARTA, AmanMakmur —– Persoalan kesejahteraan masyarakat masih menjadi perhatian di tengah berbagai dinamika perekonomian nasional.

Setahun setelah Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) disampaikan, evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial kembali dilakukan untuk melihat sejauh mana berbagai persoalan tersebut telah ditangani.

Evaluasi ini dibahas dalam forum diskusi 1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Jumat (25/9).

LihatJuga

Peringati HUT PGRI ke-81, Ribuan Guru di Tanah Datar Ikut Gerak Jalan Jantung Sehat

Peringati HUT PGRI ke-81, Ribuan Guru di Tanah Datar Ikut Gerak Jalan Jantung Sehat

Rabu, 18/11/26 | 21:30 WIB
2
Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

Rabu, 18/11/26 | 21:15 WIB
5
RUU Perampasan Aset Rampung, Komisi III Gelar Pleno Pengesahan

RUU Perampasan Aset Rampung, Komisi III Gelar Pleno Pengesahan

Rabu, 18/11/26 | 21:05 WIB
6

Ekonom UGM, Elan Satriawan, PhD, menyoroti risiko dari implementasi sejumlah program populis di tingkat desa, khususnya pada program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut bahwa kedua program tersebut sebetulnya memiliki tujuan baik, akan tetapi pada pelaksanaanya perlu diperhatikan agar tidak menciptakan risiko baru bagi masyarakat.

Persoalan yang ia soroti adanya pembiayaan KDMP melalui skema pinjaman penjaminan dana desa. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan risiko apabila usaha yang dibangun tidak mampu menghasilkan pendapatan sesuai kebutuhan pembayaran.

“Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” tutur Elan Satriawan, seperti dilansir ugm.ac.id.

Selain itu, ia menyoroti sistem perlindungan sosial yang menurutnya perlu lebih adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Ia mendorong penerapan Adaptive Social Protection agar sistem perlindungan sosial mampu merespons berbagai guncangan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun persoalan bencana alam.

“Persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tapi juga fleksibilitas anggaran. Ketika muncul kelompok masyarakat baru yang memenuhi kriteria penerima bantuan akibat suatu guncangan, sistem penganggaran yang kaku dapat membuat kelompok tersebut belum dapat segera memperoleh perlindungan,” ucapnya.

Soal kebijakan fiskal dan teknokrasi, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, SE, MSc, menyebutkan program prioritas berskala besar, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dinilai menyerap ruang fiskal secara signifikan.

Kondisi tersebut, menurutnya, berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas daerah, serta mitigasi risiko bencana.

“Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost nya semakin mahal,” tuturnya.

Ia juga menyoroti adanya pola evaluasi program pemerintah yang dinilai masih berorientasi pada input dan output. Ia menilai, seharusnya evaluasi juga perlu turut melihat outcome, kualitas program, efektivitas biaya, dan manfaat, dibandingkan dengan alternatif penggunaan anggaran lainnya.

Selain itu, ia mencatat bahwa adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun. “Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal,” pungkasnya.

(Tan/Cynthia)

Sumber: ugm.ac.id

Views: 82
ShareSendShare
Previous Post

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Peradaban Besar Dibangun oleh Orang-orang Unggul

Next Post

Pemkab Tanah Datar Matangkan Persiapan Porprov Sumbar 2026, Termasuk Masalah Pendanaan

Next Post
Pemkab Tanah Datar Matangkan Persiapan Porprov Sumbar 2026, Termasuk Masalah Pendanaan

Pemkab Tanah Datar Matangkan Persiapan Porprov Sumbar 2026, Termasuk Masalah Pendanaan

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,479)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,657)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,960)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,901)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,287)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,307)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,772)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,736)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,755)

Berita Lainnya

KPU dan Bawaslu Soal Informasi Publik Punya Lex Specialis

KPU dan Bawaslu Soal Informasi Publik Punya Lex Specialis

Sabtu, 09/7/22 | 03:36 WIB
9

Bawaslu-KPU kota dan kabupaten se Sumbar serius mengikuti Bimtek. (Foto : ki) BUKITTINGGI, AmanMaknur.com --Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar...

Reses, Nevi Zuairina Gelar Temu Ramah Bersama Tokoh Masyarakat dan Pelaku UMKM

Reses, Nevi Zuairina Gelar Temu Ramah Bersama Tokoh Masyarakat dan Pelaku UMKM

Selasa, 01/8/23 | 20:10 WIB
8

Anggota DPR RI asal Sumbar II Hj Nevi Zuairina melaksanakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Agam....

SAM Narotama: Pertamina Dukung Percepatan EBT di Sumbar

SAM Narotama: Pertamina Dukung Percepatan EBT di Sumbar

Rabu, 01/6/22 | 07:09 WIB
48

PT Pertamina Patra Niaga - Sales Area Retail Sumatera Barat menginisiasi pertemuan dengan Dinas ESDM Provinsi Sumbar, dan stakeholder lainnya...

Kasus Gagal Ginjal Anak Meningkat, Jialyka: BPOM Harus Direformasi dan Diberi Sanksi

Kasus Gagal Ginjal Anak Meningkat, Jialyka: BPOM Harus Direformasi dan Diberi Sanksi

Senin, 24/10/22 | 15:33 WIB
11

Jialyka Maharani, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com --- Ditemukannya kandungan etilen glikol...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.