
YOGYAKARTA, AmanMakmur —– Persoalan kesejahteraan masyarakat masih menjadi perhatian di tengah berbagai dinamika perekonomian nasional.
Setahun setelah Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) disampaikan, evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial kembali dilakukan untuk melihat sejauh mana berbagai persoalan tersebut telah ditangani.
Evaluasi ini dibahas dalam forum diskusi 1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Jumat (25/9).
Ekonom UGM, Elan Satriawan, PhD, menyoroti risiko dari implementasi sejumlah program populis di tingkat desa, khususnya pada program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut bahwa kedua program tersebut sebetulnya memiliki tujuan baik, akan tetapi pada pelaksanaanya perlu diperhatikan agar tidak menciptakan risiko baru bagi masyarakat.
Persoalan yang ia soroti adanya pembiayaan KDMP melalui skema pinjaman penjaminan dana desa. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan risiko apabila usaha yang dibangun tidak mampu menghasilkan pendapatan sesuai kebutuhan pembayaran.
“Keterbatasan anggaran daerah dapat berpengaruh pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” tutur Elan Satriawan, seperti dilansir ugm.ac.id.
Selain itu, ia menyoroti sistem perlindungan sosial yang menurutnya perlu lebih adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Ia mendorong penerapan Adaptive Social Protection agar sistem perlindungan sosial mampu merespons berbagai guncangan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun persoalan bencana alam.
“Persoalan perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan data, tapi juga fleksibilitas anggaran. Ketika muncul kelompok masyarakat baru yang memenuhi kriteria penerima bantuan akibat suatu guncangan, sistem penganggaran yang kaku dapat membuat kelompok tersebut belum dapat segera memperoleh perlindungan,” ucapnya.
Soal kebijakan fiskal dan teknokrasi, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, SE, MSc, menyebutkan program prioritas berskala besar, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dinilai menyerap ruang fiskal secara signifikan.
Kondisi tersebut, menurutnya, berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penguatan kapasitas daerah, serta mitigasi risiko bencana.
“Kalau kita lihat sekarang dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang kita miliki untuk mengatasi risiko, untuk membangun kapasitas daerah atau bahkan untuk agenda pembangunan lain, opportunity cost nya semakin mahal,” tuturnya.
Ia juga menyoroti adanya pola evaluasi program pemerintah yang dinilai masih berorientasi pada input dan output. Ia menilai, seharusnya evaluasi juga perlu turut melihat outcome, kualitas program, efektivitas biaya, dan manfaat, dibandingkan dengan alternatif penggunaan anggaran lainnya.
Selain itu, ia mencatat bahwa adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp300 triliun. “Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal,” pungkasnya.
(Tan/Cynthia)
Sumber: ugm.ac.id











