Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
ADA inspirasi menarik dari salah seorang tokoh masyarakat Padang Pariaman, Bahrum Rajo Sampono; bahwa tak ada yang bisa dilanjutkan di Padang Pariaman, yang mesti dilakukan adalah ganti pemimpin, menuju perubahan dan peningkatan kualitas pembangunan.
Hal itu diungkapkan, Rajo Sampono yang lebih populer dengan panggilan Inyiak Rajo, ketika bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, beberapa hari lalu.
Menurut Inyiak Rajo, satu periode kepemimpinan, pasca Ali Mukhni jadi Bupati, nyaris tidak ada perubahan yang berarti. Mulai dari Ibukota Kabupaten yang belum bersertifikat hingga kini, sehingga bangunan perkantoran yang ada di atasnya tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena tidak punya sertifikat. Ini jelas contoh tak baik bagi masyarakat, karena perkantoran sama dengan bangunan liar.
Sampai kini, sejumlah kantor Dinas dan Instansi masih berserakan di kota Pariaman, karena tidak ada upaya untuk membangun kantor baru di Ibukota Kabupaten. Selama empat tahun terakhir, tidak ada bangunan baru, bahkan yang ada meminjam Rusunawa untuk perkantoran.
Begitu juga, gerbang ibukota pemerintahan, juga tak ada upaya sama sekali. Sehingga, IKK itu seperti kawasan terisolir. Miris sekali, untuk gerbang saja tak ada dana membangunnya.
Juga, sarana air bersih, tidak ada instalasi untuk mengalirinya di Ibukota Kabupaten. Sehingga, untuk kantor bupati dan mesjid di IKK, harus dipasok tiap hari airnya menggunakan tengki PDAM. Bayangkan, bagaimana tidak pekanya pemimpin terhadap hal yang sangat vital bagi masyarakat.
Inyiak Rajo, juga mencatat, kehadiran sekolah bertaraf internasional MAN Insan Cendikia di Sintoga, yang bangunannya sudah bertumpuk-tumpuk, karena tanahnya sudah sempit. Tak ada upaya mengganti rugi tanah di sekitar itu, padahal Pemkab Padang Pariaman menjanjikan 10 hektar kepada Kementerian Agama, kenyataannya baru bebas 3,5 hektar.
Begitu juga, Kawasan Pendidikan Tarok City, nyaris tak tersentuh. Padahal sudah masuk program strategis nasional. Jalan selebar 90 meter yang sudah dibangun masa Ali Mukhni, sudah tak ada lagi, merimba. Dan, tidak ada upaya Pemkab untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan masa depan Padang Pariaman, baik secara ekonomi maupun pendidikan.
“Inilah, hal-hal kecil yang saya catat, sebagai program kegagalan kepemimpinan, untuk itu pemimpin yang telah gagal dalam pembangunan Padang Pariaman ini, tidak perlu dilanjutkan,” ujar Inyiak Rajo.
Dan, yang paling mendasar belakangan adalah jeritan para petani, yang sawah-sawahnya tak bisa ditanami, baik karena irigasi rusak, maupun sawah kering. Akibat perhatian lebih fokus ke pembangunan jalan, sedang untuk sarana irigasi kurang diperhatikan.
Setiap hujan deras datang, banjir dimana-mana, masyarakat pun menjerit. Seperti setiap kali hujan deras, di Kecamatan Tapakis Ulakan , terutama nagari Ulakan, Kampuang Galapuang dan Kasai, nyaris tenggelam, karena air dari muara sungai tak lancar ke laut, bertahun-tahun tak terurus. Begitu juga banyak jembatan rusak dan putus, tidak ada solusi cepat dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tiap tahun mengalami defisit terhadap anggaran.
Juga, untuk sektor pariwisata, yang diharapkan jadi sumber PAD, banyak yang tak terurus, lihat saja pantai Tiram, pantai Ulakan, dan banyak Air Terjun tersebar di Padang Pariaman, kurang mendapat perhatian. Artinya, karena tak jelas arah dan fokus Pembangunan Padang Pariaman, maka pemimpin sekarang tak perlu dilanjutkan, melanjutkan berarti kita meneruskan kegagalan, dan kita pilih pemimpin yang memberikan solusi, pemimpin yang punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, mampu menggaet dana dari pusat, yang diusung tujuh partai besar, demikian Inyiak Rajo.*)
