JAKARTA, AmanMakmur —-Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi di berbagai daerah telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama rakyat kecil yang bergantung pada gas subsidi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Lebih tragis lagi, seorang ibu rumah tangga di Pamulang, Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah antre berjam-jam untuk mendapatkan gas melon yang semakin sulit diperoleh.
Kejadian memilukan ini adalah alarm keras bagi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi dan akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok mereka.
Demikian disampaikan Senator asal Sulawesi Selatan, Al Hidayat Samsu, melalui keterangan persnya, Selasa (4/2/2025).
Lanjutnya, kebijakan yang melarang penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 telah memperburuk situasi, memaksa masyarakat antre panjang di pangkalan resmi dengan harapan mendapatkan gas yang semakin
Menurut Al Hidayat Samsu, tahun 2025 telah diawali dengan berbagai tantangan ekonomi yang kian menghimpit rakyat kecil. “Kenaikan harga kebutuhan pokok, pengurangan subsidi, dan kebijakan energi yang tidak berpihak semakin menambah beban hidup masyarakat,” ujarnya.
Kini, katanya, dengan kebijakan distribusi elpiji 3 kg yang berubah mendadak, rakyat kembali dipaksa untuk berjuang dalam antrean panjang demi memperoleh gas yang seharusnya menjadi hak mereka.
Ironisnya, Presiden selalu mengatakan bahwa rakyat adalah tuan di republik ini. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya: rakyat harus berjuang mati-matian demi mendapatkan kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara.
“Kematian seorang ibu rumah tangga akibat antre gas bukan sekadar insiden biasa, tetapi cerminan nyata dari kegagalan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil,” katanya.
Untuk itu, Al Hidayat Samsu menuntut pemerintah dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk segera:
1. Mengevaluasi kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang yang membahayakan keselamatan masyarakat.
2. Menjamin ketersediaan gas bersubsidi di seluruh daerah agar rakyat tidak perlu bersusah payah mencari kebutuhan pokok mereka.
3. Menghentikan kebijakan yang tergesa-gesa tanpa kesiapan infrastruktur dan sosialisasi yang matang, yang justru mengorbankan rakyat kecil.
4. Menjalankan transparansi dalam pengelolaan subsidi energi agar benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan sekadar retorika politik.
5. Menetapkan langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.
Kematian seorang ibu rumah tangga akibat antre gas adalah nestapa yang seharusnya tidak terjadi di negeri yang mengklaim dirinya berdaulat dan berpihak pada rakyat.
Jika pemerintah dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin akan muncul korban-korban lain akibat kebijakan yang tidak matang dan minim perencanaan.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera bertanggung jawab dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan krisis ini. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban atas keputusan yang tidak matang dan minim perencanaan,” pungkasnya.
(Rel/dpd)
