JAKARTA, AmanMakmur ––Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof Dr Ir Rachmat Pambudy, MS.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B Lt. 2 DPD RI ini membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Komite IV DPD RI menyoroti tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, terutama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam jangka menengah.
Dalam rapat ini, Komite IV juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah serta keberlanjutan fiskal yang adaptif.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dirancang dalam RPJMN dan RKP benar-benar menyentuh kebutuhan daerah, khususnya dalam mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, melalui keterangan persnya, Selasa (4/2/2025).
Dalam pemaparannya, Menteri PPN/Bappenas menjelaskan kondisi ekonomi global dan domestik serta dampak kebijakan ekonomi internasional terhadap Indonesia. “Indonesia diperkirakan tetap tumbuh resilien di kisaran 5,05% pada tahun 2024, didukung oleh stabilitas inflasi dan ketahanan eksternal yang kuat,” ungkap Menteri PPN.
Selain itu, disampaikan pula bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2025 sebagai langkah awal menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dalam RPJMN 2025-2029.
Selain itu, rapat ini membahas strategi utama dalam pembangunan nasional, termasuk penguatan sektor ekonomi berbasis hilirisasi, peningkatan investasi, serta program prioritas seperti makan bergizi gratis, renovasi sekolah rusak, dan pembangunan rumah murah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Rachmat Pambudy, memaparkan strategi pembangunan nasional, termasuk upaya pemerataan pembangunan antar wilayah, penguatan kebijakan berbasis data, serta dorongan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Beberapa masukan anggota Komite IV DPD RI dan poin penting yang disepakati dalam rapat ini antara lain:
1. Peningkatan Indikator Kesejahteraan – Kementerian PPN/Bappenas diminta untuk memperbaiki indikator kesejahteraan dan pembangunan guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Pemberdayaan Daerah – Pemerintah diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi daerah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan RPJMN dan RKP, serta memastikan tidak ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2025.
3. Pemerataan Pembangunan – Komite IV DPD RI menekankan pentingnya peningkatan konektivitas infrastruktur di Kawasan Barat dan Timur Indonesia guna mengurangi kesenjangan pembangunan.
4. Ketahanan Pangan dan Food Estate – Program ketahanan pangan melalui Food Estate diharapkan dapat diperluas dan diawasi secara ketat agar berjalan sesuai target.
5. Pengawasan dan Transparansi – Komite IV menekankan pentingnya pengawasan yang lebih partisipatif dan transparan terhadap program prioritas untuk menghindari risiko penyimpangan anggaran.
Komite IV DPD RI dan Kementerian PPN/Bappenas juga sepakat untuk bersinergi dalam melakukan sosialisasi terkait kebijakan dan program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 di berbagai daerah.
Rapat kerja ini menghasilkan beberapa kesepakatan strategis antara DPD RI dan Kementerian PPN/Bappenas, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Komite IV DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 agar selaras dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
(Rel/dpd)
