PAPUA BARAT, AmanMakmur –— Menyikapi janji-janji Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan, Senator Filep Wamafma memberikan pandangannya. Menurutnya, janji Presiden patut diapresiasi namun tetap harus diawasi dalam realisasinya.
“Kita semua pasti sudah kenyang dengan janji. Secara pribadi dan sekaligus Ketua Komite III DPD RI yang membidangi masalah pendidikan, saya mengapresiasi janji Pak Presiden, misalnya akan memberikan TV canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Maka saya berharap agar program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Filep pada awak media, Kamis (19/12/2024).
“Saya berharap bisa dilaksanakan karena faktor-faktor lain juga harus diperhitungkan misalnya kondisi geografis setiap daerah, aksesibilitas jaringan internet, sumber daya listrik dan lain sebagainya. Itu semua bukan hal mudah,” katanya.
LihatJuga
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto, pada peringatan Hari Guru di Velodrome, Jakarta Timur, ingin menempatkan televisi canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan siaran ilmu-ilmu pelajaran. Dia menyebut TV canggih ini akan dipasang di seluruh sekolah di Indonesia sekitar 4 bulan ke depan.
Filep lantas menyinggung survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masih belum tersentuh internet pada 2024 ada sebanyak 57 juta jiwa. Selain itu, sekitar 8 persen wilayah di Indonesia belum teraliri listrik PLN.
“Misalnya saja dari data itu, kita tahu Tanah Papua mendominasi wilayah yang belum teraliri listrik PLN tersebut. Bangunan kebutuhan dasar itu harus disiapkan secara memadai lebih dulu, baru janji-janji itu bisa ditepati,” tegas Filep.
Lebih lanjut, Pace Jas Merah itu kemudian meminta ada evaluasi lebih dulu sebelum menjalankan program baru. Menurutnya hasil evaluasi diperlukan untuk mendapat informasi terbaru guna menentukan proyeksi sebagai langkah kebijakan yang taktis dan strategis.
“Kita tahu bahwa dalam setiap pergantian rezim kepemimpinan, pasti ada kebijakan baru. Maka sesungguhnya menurut saya Menteri dan jajarannya terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap program-program pendidikan sebelumnya. Hal ini mutlak dilakukan karena perubahan konsep dan kebijakan pendidikan tentu berdampak terhadap kemampuan siswa-siswi, tenaga pengajar dan kesiapan infrastruktur,” kata Filep.
“Di ranah implementasi, kesiapan dinas-dinas yang secara teknis hadir di daerah, juga sangat diperlukan. Maka sekali lagi, tugas pertama dan utama kementerian pendidikan adalah mengevaluasi manajemen tata kelola pendidikan secara keseluruhan. Dilihat lagi bagaimana efisiensi, efektivitasnya, penerimaan di kalangan sivitas akademika dan para pelaku pendidikan”, tegas Filep lagi.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komite III ini meminta agar program-program yang sudah berhasil dapat dilanjutkan.
“Beberapa program utama misalnya KIP, PIP, atau program lain yang sangat menyentuh kebutuhan dasar pendidikan, harus dilanjutkan. Setelah itu baru mulai menerapkan program baru dengan tujuan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan”, pungkas Filep.
(Rel/dpd)
