PADANG, AmanMakmur-— Ancaman anggaran daerah kecil realisasi di akhir tahun sepertinya bakal berulang lagi seperti 2022 lalu.
Waktu 2022 lalu, sisa anggaran sempat viral sebagai pelaksanaan pemerintahan yang jelek. Tapi dalam waktu singkat, menjelang berakhir tahun realisasi, APBD Sumbar tembus 90 persen lebih.
Pada semester dua ini, realisasi anggaran dibayang-bayangi kondisi seperti 2022 lalu.
Mencermati kondisi realisasi anggaran ini, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menyampaikan bahwa sudah saatnya Gubernur Sumbar melakukan evaluasi terhadap pejabatnya.
“Semester dua ini, faktanya Realisasi Belanja APBD 2023 banyak OPD Pemprov masih rendah, bahkan catatan saya ada lima OPD rendah merealisasikan belanja daerah, termasuk Dinas Kominfotik Sumbar,” ujar Nurnas, Senin (25/9/2023), di Padang
Menurut Nurnas, rendah merealisasikan belanja daerah adalah cerminan buruk kinerja kepala dinas, biro maupun badan di jajaran Pemprov Sumbar.
“Saya memantau realisasi anggaran ini, ternyata Kadis Kominfotik termasuk yang lemah merealisasikan belanja daerah,” ujar Anggota DPRD Sumbar tiga periode ini
Padahal, kata Nurnas, realisasi belanja sangat berpengaruh pada geliat perekonomian Sumbar.
“Bahkan meski gembar-gembor gubernur dengan Program Unggulan (Progul)-nya, ternyata banyak dinas terkait realisasi sangat jauh dari target yang direncanakan. Dinas Kominfotik Sumbar itu sebagai dinas penunjang dalam keterbukaan juga ternyata tidak mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik,” ujar politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini.
Atas kondisi merealisasikan belanja daerah yang rendah, sudah bisa menjadi bahan evaluasi bagi Gubernur Sumbar.
“Gubernur Sumbar bisa jatuhkan warning atau ganti Kadis yang realisasi anggarannya jelek terhadap orang orang yang dipercaya jadi kepala dinas. Jika tidak ada evaluasi Kadis atau Kepala OPD saya kuatir target yg telah ditentukan di RPJMD tentu tidak akan tercapai,” ujar Nurnas.
Soal data dari 52 OPD pengguna anggaran sudah disampaikan kepada pejabat terkait pengelola dan pengawasan di Pemprov Sumbar.
‘Jadi kalau enggan ganti Kadis karena alasan lain, Gubernur Sumbar bisa evaluasi dengan realisasi dari belanja uang rakyat yang dikelola Kadis-Kadis di jajarannya,” pungkas HM Nurnas.
(Rel/adr)
