AGAM, AmanMakmur.com –Anggota DPR RI Asal Sumatera Barat II Hj Nevi Zuairina, di daerah pemilihannya, tepatnya di Kabupaten Agam, berkeliling menemui berbagai lembaga dan komunitas untuk berdialog, bersilaturahmi dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat untuk dibawa ke persidangan di DPR RI.
Nevi yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, berdialog dengan berbagai lembaga yang menjadi fokus perhatiannya dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, akan membawa fakta sebenarnya sehingga berdialektika di ruang persidangan akan lebih mudah ketika rapat dengan pemerintah.
“Alhamdulillah bertemu dengan pegiat penghafal Qur’an, akan semakin meningkatkan semangat religius. Bertemu dengan komunitas petani akan menjadi penambah keyakinan akan perjuangan guna mewujudkan kemandirian pangan. Sedangkan bertemu dengan para pelaku UMKM meningkatkan keyakinan bahwa sektor ekonomi kerakyatan merupakan penyangga utama perekonomian negara”, tutur Nevi, dalam keterangan persnya, Jumat (17/6).
Legislator perempuan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjabarkan kunjungannya di lembaga tahfidz di antaranya, Rumah Tahfiz Darul Syakur Biaro, Ponpes Darul Makmur Baso Agam, dan Pondok Tahfiz Istiqomah Nagari Ampang Gadang Ampek Angkek. Pengurus, tenaga pendidik, wali santri, sekaligus para santri berkumpul berdialog di lokasi masing-masing.
Ia berupaya berkeliling di lokasi-lokasi tersebut agar memahami situasi dan kondisi lingkungan yang sebenarnya.
Nevi mengatakan, di Kabupaten Agam ini dimanfaatkan bertemu sebanyak-banyaknya komunitas yang dapat ia jangkau. Bergantian setiap kabupaten/kota dapil Sumbar II terus dilakukan karena masih banyak yang belum tersapa.
“Semoga silaturahmi ini dapat terus dilakukan untuk bertemu sebanyak-banyaknya masyarakat Sumbar. Karena setiap daerah memiliki persoalan umum yang berbeda-beda sehingga dapat diselaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah. Untuk itu, saya berharap masyarakat Sumbar terus terbuka berdialog dengan Legislator, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
