PADANG, AmanMakmur.com — Politisi Kota Padang Maidestal Hari Mahesa, yang pernah jadi wakil rakyat berkali-kali, miris dengan keadaan di Pemko Padang.
“Ini sangat memiriskan dan sangat menyedihkan, mematrikan diri sebagai Kota Pendidikan, tetapi kantor Dinas Pendidikan-nya ngontrak, capek deh,” ujar Maidestal, Kamis (9/6).
Padahal pendidikan itu, sebut Esa, demikian panggilan akrabnya, tegas di Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sudah menjadi ketetapan bahwa tugas utama pemerintahan di seluruh tingkatan adalah memajukan pendidikan.
“Implementasinya di semua APBD harus mengakomodir 20 persen anggaran pendidikan, kalau kantor Diknas ngontrak ini apa nggak prihatin atau perlu warga kota ini saweran untuk mengadakan kantor tersebut,” ujar Esa.
Dinas Pendidikan itu urgen karena keberadaannya untuk mengelola puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang berurusan dengan pendidikan.
“Di sektor pendidikan inilah pondasi utama melahirkan generasi penerus untuk bangsa dan negara. Jika ditotalkan anggaran di Dinas Pendidikan ini bisa mencapai ratusan milyar rupiah,” ujar Esa.
Esa heran dan tidak habis pikir kok bisa Kantor Dinas Pendidikan ngontrak di Kampus Universitas Bung Hatta Ulak Karang. “Bagaimana Pemko dan DPRD-nya ini bisa berpikiran begitu, empati Walikota dan DPRD kemana ya?” tanya Esa.
“Masak kota pendidikan, kota ramah anak dan sudah meraih banyak penghargaan, tapi kantor yang mengurus hak dasar warganya ngekos eh ngontrak, handeh,” tukas Esa.
Dan Esa pun tak bisa menerima alasan soal tanah pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Padang tidak punya.
“Ah itu alasan klise. Itu tanah yang sudah dibeli di pusat pemerintahan Air Pacah Bypass masih sangat luas untuk bangun Kantor Dinas Pendidikan, masih banyak sisa lahannya kok,” ujar Esa.
Jika begini, Esa mengimbau kepada seluruh guru se Kota Padang dan juga kepada pensiunan guru, tenaga pendidik dan juga pegawai di Dinas Pendidikan cerdaslah memilih pemimpin dan wakil rakyat ke depan.
“Ayo jangan pilih mereka yang kini duduk, baik kepala daerah maupun wakil rakyat di Pemilu dan Pilkada 2024. Karena alasannya adalah mengabaikan dan tidak menghargai perjuangan dan jasa orang-orang yang sudah dan akan mengurus masa depan kota dan bangsa serta negara ini,” tukuk Esa.
Dan fatal lagi, kata Esa, baik Walikota maupun DPRD Padang sudah gagal karena tak memikirkan, tak bereaksi atas perjuangkan juga kepentingan dan hak mendasar warga.
Kantor Dinas Pendidikan itu adalah sentral data dan dokumen, di sana ada berpuluh miliar dokumen dan mungkin saja pindah kantor jutaan dokumen masyarakat tercecer atau hilang bahkan rusak.
“Ini soal keamaman data dokumen siapa menggaransi jika Kantor Dinas Pendidikan itu ngekos eh ngontrak,” pungkas Esa.
(Rel/adr)
