• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Syech Fadhil Minta DPD RI Panggil BPJS Kesehatan

Rabu, 16/3/22 | 13:49 WIB
in Berita
0
Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com — Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, meminta DPD RI untuk segera memanggil petinggi BPJS Kesehatan.

Pemanggilan ini terkait dugaan tumpang tindih data peserta ansuransi kesehatan antara tanggungan Pemerintah Pusat melalui BPJS-KIS dengan JKRA dari Pemerintah Aceh.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini dalam sambutannya pada sidang paripurna DPD RI, Selasa (15/3).

LihatJuga

Rabu 2 September Besok, Pengurus MUI Sumbar Masa Khidmat 2026 – 2031 Dikukuhkan

Rabu 2 September Besok, Pengurus MUI Sumbar Masa Khidmat 2026 – 2031 Dikukuhkan

Selasa, 01/9/26 | 11:41 WIB
56
Percepat Transformasi Digital, PP Muhammadiyah Teken MoU dengan PT Telkom Indonesia

Percepat Transformasi Digital, PP Muhammadiyah Teken MoU dengan PT Telkom Indonesia

Minggu, 30/8/26 | 15:01 WIB
11
Lebih dari 40 Ketua Parlemen dan Organisasi Internasional Sepakati Indonesia Jadi Tuan Rumah ISC-3 Tahun 2027

Lebih dari 40 Ketua Parlemen dan Organisasi Internasional Sepakati Indonesia Jadi Tuan Rumah ISC-3 Tahun 2027

Minggu, 30/8/26 | 14:45 WIB
5

“Kita meminta DPD RI atas nama kelembagaan, terutama Komite III, untuk memanggil direksi BPJS Kesehatan,” kata Syech Fadhil.

Menurutnya, pemanggilan ini imbas dari kegaduhan yang sedang terjadi di Aceh. Dimana, Pemerintah Aceh, baik eksekutif dan legislative, sepakat menghentikan pembayaran premi JKA untuk 2,2 juta masyarakat mulai 1 April 2022.

Kondisi ini, kata Syech Fadhil, terjadi karena direksi BPJS Kesehatan tak kunjung merespon permintaan DPR Aceh untuk memberikan data rill terkait nama masyarakat Aceh yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan mana data masyarakat Aceh yang ditanggung oleh JKRA.

“Permintaan ini sebenarnya sudah diminta sejak 2020 lalu, namun tak kunjung direspons. Imbasnya, Pemerintah Aceh, baik eksekutif dan legislatif sepakat menghentikan premi untuk JKRA yang juga peserta yang diasuransikan sebanyak 2,2 juta jiwa masyarakat Aceh per 1 April 2022 sehingga menimbulkan kegaduhan,” kata Syech Fadhil.

Sikap ketidakterbukaan BPJS dalam menjelaskan data masyarakat Aceh yang dimaksudkan dalam KIS dan JKRA dinilai berdampak pada masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Aceh sendiri curiga jika adanya tumpang tindih data di BPJS Kesehatan selama ini. Hal ini juga menguakan adanya dugaan klaim ganda. Yaitu satu peserta yang sakit diklam dua tempat, Pemerintah Pusat melalui KIS dan Pemerintah Aceh melalui JKRA.

“Karena memang premi dari JKRA setiap tahunnya mencapai Rp1,2 triliun. Ini jumlah yang besar. Kita berharap BPJS menjelaskan hal ini. Kita juga meminta Pemerintah Aceh segera menyelesaikan hal ini,” kata pria yang akrab dengan kalangan dayah dan ulama di Aceh ini lagi.

(Rel/dpd)

Post Views: 333
ShareSendShare
Previous Post

Ketua DPD RI Dukung RUU TPKS Segera Ditetapkan Jadi UU

Next Post

Ketua DPD RI Siap Salurkan Aspirasi Tokoh Masyarakat Muara Payang

Next Post
Ketua DPD RI Siap Salurkan Aspirasi Tokoh Masyarakat Muara Payang

Ketua DPD RI Siap Salurkan Aspirasi Tokoh Masyarakat Muara Payang

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,347)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,542)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,176)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,821)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,795)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,152)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,192)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,655)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,611)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,643)

Berita Lainnya

Gubernur Sumbar Mahyeldi Berpesan Ketum IKA Unand Terpilih Harus Jadi Perekat Alumni

Gubernur Sumbar Mahyeldi Berpesan Ketum IKA Unand Terpilih Harus Jadi Perekat Alumni

Senin, 09/8/21 | 03:05 WIB
42

PADANG, AmanMakmur.com ---Hingar- bingar Kongres VI IKA Unand Sabtu (7/8) usai dengan telah terpilihnya Ketua Umum IKA Unand melalui pemungutan...

Kementerian PU Gandeng BPKP Kawal Perencanaan Program Kerja 2025

Kementerian PU Gandeng BPKP Kawal Perencanaan Program Kerja 2025

Kamis, 14/11/24 | 21:33 WIB
12

Wamen PU Diana berkunjung ke BPKP. (Foto : pu) JAKARTA, AmanMakmur ---Wamen PU (Pekerjaan Umum) Diana Kusumastuti bertemu dengan Deputi...

400 Mahasiswa Berpotensi Tersangka Korupsi Beasiswa, Ketua DPD RI Minta Penyidik Cermati Unsur Mens Rea

400 Mahasiswa Berpotensi Tersangka Korupsi Beasiswa, Ketua DPD RI Minta Penyidik Cermati Unsur Mens Rea

Senin, 07/3/22 | 10:51 WIB
22

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : dpd) JAWA TIMUR, AmanMakmur.com --- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud...

Komite II DPD RI Minta Masukan Pakar Terkait RUU Energi

Komite II DPD RI Minta Masukan Pakar Terkait RUU Energi

Selasa, 24/5/22 | 23:35 WIB
11

Komite II DPD RI berfoto bersama dengan narasumber sehabis RDP. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com --Komite II DPD RI menilai...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.