• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Raker dengan Menkes, Komite III DPD RI Minta Kasus Gelombang Kedua Varian Delta Tidak Terulang

Senin, 24/1/22 | 12:11 WIB
in Berita
0
Komite III DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com—Komite III DPD RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (24/1), untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 dan juga program Kementerian Kesehatan di tahun 2022.

Dalam rapat kerja tersebut, Komite III DPD RI meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat mengambil langkah antisipasi agar gelombang kedua kasus Covid-19 varian Delta di tahun lalu yang menyebabkan banyak masyarakat meninggal dunia tidak terjadi lagi.

“Dari Satgas Penanganan Covid-19, kasus aktif pasien positif bertambah terus menerus. Pemerintah juga memperkirakan punyak Omicron di bulan Februari – Maret, disinyalir akan menjadi puncak dari Omicron,” ucap Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni.

LihatJuga

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Agam Komit Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Agam Komit Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kamis, 09/7/26 | 22:00 WIB
5
Bupati Eka Putra Kunjungi Kementerian PU, Bahas Soal Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat

Bupati Eka Putra Kunjungi Kementerian PU, Bahas Soal Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat

Kamis, 09/7/26 | 21:47 WIB
3
Menteri PU Dody Hanggodo Kunjungi Jembatan Enang-Enang yang Dibangun Masyarakat Bener Meriah Aceh Secara Swadaya

Menteri PU Dody Hanggodo Kunjungi Jembatan Enang-Enang yang Dibangun Masyarakat Bener Meriah Aceh Secara Swadaya

Kamis, 09/7/26 | 21:32 WIB
9

Dalam rapat tersebut, Sylviana juga menilai bahwa tingkat pelayanan rumah sakit di Indonesia masih relatif terbatas. Hal ini terlihat dari belum meratanya fasilitas kesehatan beserta ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan di daerah-daerah.

“Pasien yang menderita penyakit berat diminta menanti pelayanan hingga satu bulan lamanya di rumah. Padahal seharusnya, pasien tersebut harus segara mendapatkan pertolongan,” jelas Senator dari DKI Jakarta ini.

Senada dengan Sylviana, Senator dari Jawa Tengah Bambang Sutrisno meminta agar Menteri Kesehatan dapat memperhatikan kesiapan rumah sakit di berbagai daerah dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Belajar dari pengalaman yang lalu, banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan akhirnya meninggal akibat penuhnya rumah sakit.

“Yang penuh itu rumah sakit pemerintah, sedangkan swasta itu kosong. Apakah tidak ada kerja sama dengan pihak swasta. Ini perlu dibuka, jangan sampai yang berobat di swasta itu sangat mahal dan tidak dicover. Harapannya semua yang terkena Omicron dapat tertangani semua,” tegasnya.

Senator dari Lampung Jihan Nurlela, berpesan, Kementerian Kesehatan harus dapat menyiapkan kebutuhan pelayanan medis bagi pasien yang terpapar Covid-19 di rumah sakit. Seperti oksigen, ketersediaan kamar, ataupun obat-obatan.

“Berharap agar gelombang kedua Delta kemarin menjadi pengalaman agar semua pihak harus siap. Penting penyiapan mitigasi gelombang Omicron yang akan melonjak di Maret. Jangan sampai seperti gelombang kedua Delta,” ucap Jihan yang berprofesi sebagai dokter ini.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunawan menjelaskan bahwa saat ini kesiapan rumah sakit untuk pasien Covid-19 sudah mulai disiapkan untuk menghadapi lonjakan. Menurutnya, saat ini masih terdapat 80 ribu kamar yang bisa dinaikkan ke jumlah 120 ribu kamar untuk penanganan kasus Covid-19.

Budi juga menjelaskan bahwa penanganan kasus Omicron berbeda dengan kasus varian Delta. Menurutnya, pasien varian Omicron sebagian besar tidak memiliki gejala yang berat. Sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit kecuali yang benar-benar bergejala berat.

“Yang tanpa gejala dan ringan, kita mengarahkan isolasi mandiri dan kita bantu dengan telemedicine. Itu pilot projectnya kami coba di Jakarta, dan hasilnya baik. Sehingga rumah sakit kita bisa dikonsentrasikan dari sedang dan berat,” jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama, beberapa Anggota Komite III DPD RI menyoroti mengenai permasalahan tidak meratanya fasilitas kesehatan dan tidak adanya tenaga kesehatan di daerah mereka. Salah satunya Senator dari Papua Barat Yance Samonsabra yang mengatakan bahwa di provinsinya sangat sulit untuk mencari seorang dokter. Banyak dokter dari provinsi lain yang ditugaskan ke Papua Barat, tetapi tidak bertahan lama karena mereka kembali lagi ke daerahnya.

“Sehingga ada usulan dari daerah kalau bisa ada pengecualian atau afirmasi supaya anak asli Papua diterima dan dididik (sebagai dokter) dan akan tertugas di kampungnya kembali,” ucapnya.

(Rel/dpd)

Post Views: 279
ShareSendShare
Previous Post

LPM Kampung Lapai Usulkan Pembangunan Drainase di Musrenbang

Next Post

Komite IV DPD RI: PT SMI Harus Bisa Akselerasi Pembangunan di Daerah

Next Post
Komite IV DPD RI: PT SMI Harus Bisa Akselerasi Pembangunan di Daerah

Komite IV DPD RI: PT SMI Harus Bisa Akselerasi Pembangunan di Daerah

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,262)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,450)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,087)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,737)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,711)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,047)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,118)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,562)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,514)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,564)

Berita Lainnya

LaNyalla: Musuh Bersama Bangsa adalah Oligarki Ekonomi yang Menyandera Kekuasaan

LaNyalla: Musuh Bersama Bangsa adalah Oligarki Ekonomi yang Menyandera Kekuasaan

Senin, 06/6/22 | 14:41 WIB
11

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan...

Keterbukaan Informasi Publik Merosot, Saatnya Dharmasraya Bangkit

Keterbukaan Informasi Publik Merosot, Saatnya Dharmasraya Bangkit

Selasa, 25/5/21 | 03:32 WIB
24

DHARMASRAYA, AmanMakmur.com---Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Arif Yumardi menegaskan bahwa apa saja informasi di badan publik, maka masyarakat berhak...

Senator ART Ingatkan Luhut Bisa Terkena Pasal Sebar Hoaks

Senator ART Ingatkan Luhut Bisa Terkena Pasal Sebar Hoaks

Selasa, 15/3/22 | 14:39 WIB
31

Senator DPD RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com ----Senator DPD RI asal Sulawesi Tengah,...

Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan UU Sumber Daya Air ke Sumsel

Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan UU Sumber Daya Air ke Sumsel

Selasa, 15/6/21 | 07:27 WIB
23

Pertemuan Komite II DPD RI dengan Pemprov Sumsel membahas masalah sumber daya air di Palembang. (Foto : dpd) SUMATERA SELATAN,...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.