JAKARTA, AmanMakmur.com — Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina seusai rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN berkaitan dengan rencana Initial Public Offering (IPO) dan Right Issue BUMN tahun 2021 – 2022, Kamis 2 Desember 2021, menerangkan bahwa dalam melaksanakan rencana tersebut, Kementerian BUMN diminta dengan serius untuk memperhatikan timing dan kondisi yang tepat termasuk mempertimbangkan BUMN yang masih memiliki prospek yang baik.
“Kami di Komisi VI, menekankan agar Kementerian BUMN dapat memaparkan dengan rinci dan detail rencana strategis yang jelas terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya. Salah satu persoalan dalam BUMN terkait IPO adalah mekanisme pelepasan sahamnya. Dalam RUU BUMN yang sedang digodok di DPR, pelepasan saham yang tidak mengakibatkan privatisasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR”, ujar Nevi dalam keterangan persnya, Sabtu (4/12).
Nevi mengatakan, dengan krusialnya pelaksanaan IPO oleh perusahaan plat merah ini, kementerian BUMN mesti mampu memperhitungkan dengan baik pelaksanaan IPO dan right issue sehingga menarik dan mendapat dukungan maksimal dari publik maupun investor serta menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan negara ini.
LihatJuga
Politisi perempuan PKS ini juga memaparkan salah satu hasil keputusan rapat di Komisi VI adalah, Kementerian BUMN dapat dengan segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai BUMN yang sudah go publik namun belum memiliki kinerja optimal. Selain itu, tambahnya, Kementerian BUMN diminta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.
“Saat ini, Komisi VI telah mendukung Kementerian BUMN untuk melepaskan perusahaan dan anak perusahaan BUMN dengan penghasilan di bawah 50 miliar rupiah kepada pengusaha Nasional. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian BUMN mesti segera melakukan pemaparan dan penjelasan kepada Komisi VI terkait dukungan yang sudah diberikan”, ujar Nevi.
Legislator asal Sumbar ini mengatakan, saat ini masih ada yang perlu diperbaiki pada pola komunikasi antara Kementerian BUMN dengan DPR terutama pada pengelolaan BUMN yang mendapat sorotan publik.
Ia menjelaskan, untuk menghindari polemik di tengah masyarakat, pengelolaan BUMN mesti jelas dan transparan karena perusahaan ini milik negara yang mesti dioptimalkan untuk melayani kepentingan rakyat banyak.
“Saya mengingatkan betul bahwa, proses right Issue yang dilakukan di tahun 2021 ini, harus mengantisipasi adanya saham negara yang terdilusi akibat proses ini. Di kemudian hari, Kementerian BUMN harus melakukan berbagai skenario untuk melindungi saham negara”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzvoice)
