JAWA TIMUR, AmanMakmur.com —Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi daripada tenaga profesional. Sebab, di era revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan daripada tenaga profesional.
“Indonesia harus sudah memiliki langkah-langkah teknis mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil mengisi dunia usaha dan dunia industri melalui pendidikan tinggi yang berbasis pendidikan vokasi,” kata LaNyalla saat kunjungan dapil di Jawa Timur, Kamis (11/11).
Menurut LaNyalla, Indonesia memerlukan keberimbangan dalam hal penyediaan tenaga terampil melalui pendidikan vokasi dan pendidikan profesional.
Keduanya dibutuhkan untuk menekan laju pertambahan jumlah pengangguran terselubung dari jumlah lulusan pendidikan tinggi.
Menurut LaNyalla, sampai sekarang belum terlihat ada gerakan masif dalam merombak format pendidikan tinggi dari pendidikan profesional akademis yang sudah banyak untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional.
“Selama ini pendidikan vokasi relatif sedikit. Oleh karena perlu adanya pembaharuan regulasi yang memungkinkan penyediaan pendidikan tinggi vokasi yang lebih besar agar kebutuhan dunia industri dan dunia usaha terpenuhi,” tegasnya.
LaNyalla ingin agar penyerapan tenaga ahli dan terampil nantinya dipenuhi dari lulusan dalam negeri. Bukan malah mendapatkan tenaga ahli dari luar negeri.
“Kebutuhan dalam negeri besar, jangan sampai diisi oleh tenaga ahli dari luar. Prinsipnya di tanah air sendiri, kita adalah tuan rumah, bukan tamu. Makanya disitulah perlunya bekal keterampilan yang sesuai,” jelasnya.
LaNyalla juga menyorot permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni masih belum adanya kesesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja.
Hal itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.
“Soal link and match ini persoalan lama dan belum terselesaikan sampai sekarang. Di sinilah pentingnya bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan bisa merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia, yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri,” tegasnya.
(Rel/dpd)
