VIDEO satire Gubernur Sumbar, Mahyeldi dengan Ajo Buset tentang mobil dinas dikira oto travel viral. Bagi saya yang berselera humor tinggi konten video itu tidak lucu. Entah bagi Gubernur dan tim ring piston-nya. Apa menariknya video itu?
Pejabat sekelas Gubernur pakai mobil Innova Venturer biasanya aja. Itu juga termasuk mobil mewah. Harganya hampir Rp500 juta. Bahkan Sandiaga Uno yang Menteri saja juga pakai mobil yang sama saat kunjungan ke daerah.
Mengapa drama mobil dinas Gubernur ini jadi berlarut-larut? Kemarin sudah kembalikan. Gubernur dan wakilnya dianggap kurang peka. Kondisi Covid-19 Gubernur dan Wakil Gubernur beli mobil dinas baru harga ratusan juta.
Mengembalikan disertai minta maaf. Saya pikir dengan begitu selesai masalah. Pakai dulu mobil dinas Kadis atau punya pribadi. Atau mengapa Gubernur tidak pakai saja dulu BA 17? Mobil Fortuner yang biasa dipakai Ketua PKK Sumbar. Mobil dinas istrinya itu kan bisa diganti BA 1. Itu pendapat saya.
Tiba-tiba tim Gubernur pasang plat BA 1 di mobil balak-balak. Tujuannya apa? Satire pertama itu viral. Tapi blunder, kan Gubernur masih punya mobil dinas jenis sedan. Sehari setelah kembalikan mobil dinas baru, ia pakai mobil pribadi jenis Fortuner kunjungan ke daerah.
Wakil Gubernur, Audy Joinaldi buat video satire mobil dinas Avanza. Dipasang pula BA 2 ke mobil sejuta umat itu. Semua orang di mobil itu tidak memakai sabuk pengaman. Sopir dan ajudannya memakai masker didagu.
Biasanya Wagub pakai mobil pribadi untuk berdinas. Mobil mewah harga di atas Rp1 miliar. Sesuai kelasnya sebagai konglomerat.
Tidak mau kalah akhirnya Gubernur buat lagi video satire. Ajo Buset sedikit lucu. Tapi isi videonya tidak. Gubernur juga tidak lucu. Sangat disayangkan ia tidak pula memakai masker.
Video satire yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kontennya itu gagal mengedukasi publik. Minus value di dalamnya. Mau dijadikan hiburan juga tak menghibur. Dari viral soal mobil dinas ini saja banyak pesan kegagalan yang bisa ditangkap.
Pertama, gagal menjalankan aturan. Tidak memakai masker dan tidak memakai masker dengan benar dalam kedua video itu cerminan gagal menjalankan aturan. Tegas aturan tentang prokes, wajib memakai masker. Bagi Gubernur sepele saja tidak memakainya untuk sebuah konten video yang akan diviralkan. Gubernur tidak memakai masker ini sudah sering jadi sorotan.
Jika terbiasa melanggar aturan ini sangat berbahaya. Cobalah tetap jalan saat lampu merah!
Mulai abai dari aturan untuk diri pribadi. Lanjut langgar aturan sebagai pemimpin. Bisa jadi posisikan orang pada jabatan tidak sesuai kompetensi. Berikan kewenangan birokrasi kepada non birokrat. Bukan tupoksinya. Memakai fasilitas negara untuk kepentingan partai. Bisa jadi akan dianggap biasa.
Kedua, gagal menjalankan akuntabilitas moral. Membeli mobil dinas baru tidak menyalahi aturan penganggaran. Memang sudah melalui prosedur pengusulan dan persetujuan. Tapi membeli mobil dinas baru saat wabah Covid-19 ini, moral dan etika dipertanyakan. Rakyat hidupnya susah.
Akuntabilitas moral tidak diatur dalam regulasi negara. Tidak ada juga sanksi hukum positifnya. Hanya sanksi sosial dari publik. Ini soal sense of crisis. Rasa dan kepekaan dituntutnya.
Mengapa mobil dinas baru tetap dibeli? Alasannya sudah dianggarkan sejak tahun 2020. Harusnya bisa menolak atau menunda dulu. Bukan mengembalikan saat sudah dibeli, karena disoroti.
Ketiga, gagal menjaga wibawa pemimpin. Menjadi Gubernur ini bukan jabatan sembarangan. Di negara Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa ini hanya 34 orang punya jabatan itu.
Menjadi Gubernur di Sumbar memimpin 5,5 juta penduduk. Gubernur harus mampu menjaga wibawa dihadapan rakyat. Membuat parodi murahan, sama menjatuhkan wibawa sendiri. Seolah begitu mudah mengolok jabatan sebagai Gubernur hanya karena memakai fasilitas sekelas Innova.
Kalau mau juga membuat parodi, buatlah yang lebih edukatif berisi gagasan. Kalau mau juga menghibur rakyat, hiburlah dengan kegembiraan.
Keempat, gagal menjaga marwah daerah dan rakyat. Malu kita sebagai warga Sumbar saat ada mobil tua dipasangkan BA 1 beberapa waktu lalu. Provinsi Sumatera Barat dan Minangkabau dibincang orang. “Apa orang Sumbar tidak mampu pinjamkan saja dulu mobil lebih layak kepada Gubernurnya?” WA seorang kawan kepada saya.
Karena aksi satire tidak cerdas itu, daerah dan rakyat rusak harga dirinya. Harusnya Gubernur selain menjaga wibawa pribadi, juga menjaga marwah daerah dan rakyatnya.
Kelima, gagal menjadikan kesederhanaan sebagai pakaian. Jika Gubernur hidup sederhana kita bangga. Itu teladan yang pantas dicontoh. Nabi dan sahabat juga hidup sederhana. Padahal banyak yang kaya raya.
Tapi kalau kesederhanaan Gubernur selalu dijadikan komoditas politik, itulah pencitraan. Sekarang bukan lagi masa kampanye Pilkada. Ini periode menjalankan program kerja.
Sudahilah memproduksi satire murahan dan isu kontroversi. Gantilah dengan gagasan dan aksi nyata untuk sejahterakan rakyat. Jika Gubernur dan wakilnya tidak ingin gagal mengemban jabatan ini hingga 2024. *)
Penulis adalah Dosen Fisipol Unes
Catatan : Tulisan yang sama telah terbit di kolom “KOMENTAR”, Harian Singgalang, Jumat, 24 September 2021
