PADANG, AmanMakmur.com— Pascaterbitnya Surat Keputusan (SK) DPP Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA), maka Arlan Dikusnata dimandatkan untuk segera melakukan sosialisasi dan konsolidasi organisasi guna menata kembali keanggotaan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata di Sumbar, serta membentuk kepengurusan DPD ASITA Sumbar.
Di dampingi oleh sejumlah pengurus yang dimandatkan DPP ASITA, Shaikul Ikhwan, SH pemilik PT Daffa Tjipta Holiday (Sekretaris), Hendrayati pemilik PT Andalas Citra Abadi (Bendahara) dan anggota lainnya, Arlan yang merupakan pemilik PT Mitra Tour, kepada wartawan, Kamis (23/9), di sekretariat DPD ASITA Sumbar, Jl S Parman No 208 J Ulak Karang Padang, membantah adanya dualisme organisasi ASITA di Sumbar.
DPD ASITA yang diketuainya ini, merupakan satu-satunya ASITA di Sumbar dengan Ketua Umum Artha Hanif, dimana AD/ART-nya disahkan oleh Menkum HAM No 153 Tahun 2021, tanggal 8 Juli 2021 yang bergerak di bidang pariwisata.
“Jadi, keanggotaan ASITA yang kini Ketua Umum DPP dipercayakan kepada Bapak Artha Hanif, merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan. Inilah organisasi yang tepat dan satu-satunya buat perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata di Indonesia, khususnya di Sumbar,” ungkap Arlan yang didampingi sejumlah pengurus dan anggota DPD ASITA Sumbar.
Karena itu, lanjut Arlan, sebagai penerima mandat Nomor 01/SM/DPP/ASITA/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021, maka pihaknya telah mencoba menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, khususnya para anggota DPD ASITA Sumbar baik secara organisasi maupun pribadinya.
Tujuannya, untuk menyiapkan kepengurusan yang solid demi bangkitnya kembali dunia pariwisata di Sumbar yang sangat terpuruk diterpa pandemi Covid-19.
“Kita berharap, pemilik perusahaan kepariwisataan di Sumbar yang jumlahnya mencapai 244 perusahaan pariwisata, kembali bersatu dan bergabung di DPD ASITA untuk membangun dan membangkitkan kembali gairah dunia pariwisata di Sumbar. Kita sebagai pengurus DPD ASITA yang dimandatkan DPD, juga telah mengirimkan surat dan bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah daerah, termasuk ke Gubernur Sumbar terkait keberadaan DPD ASITA Sumbar dan DPP ASITA dengan Ketua Umum Arha Hanif, karena inilah satu satunya organisasi yang menjadi rumah bersama perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata,” tegas Arlan.
Terkait dengan adanya kepengurusan ASITA di Sumbar yang dipimpin oleh Darmawi, dengan Ketua Umum Nunung Rusmiati (NR), dijelaskan Shaikul Ikhwan bahwa itu adalah organisasi yang berbeda. Karena, ASITA yang dipimpin oleh NR adalah ASITA yang sesuai aktanya yang disahkan oleh Menkum HAM pada Oktober 2020, yang merupakan Perubahan dari Akta No 30 Tahun 2016, jelas-jelas dinyatakan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, rumah singgah dan panti jompo.
“Jadi ASITA NR tidak ada kaitannya dengan ASITA yang dipimpin oleh Artha Hanif. Akta ASITA Artha Hanif yang disahkan oleh Menkum HAM No 153/2021. tanggal 8 Juli 2021 jelas-jelas menyatakan bergerak di bidang kepariwisataan. Jadi soal ini, rasanya tak perlu lagi diperdebatkan karena fakta hukumnya jelas. Kebetulan saja namanya masih sama-sama ASITA,” ujar Shaikul.
Meski begitu, tambah Muhammad Ikhlas Elqudsi, DPP ASITA kepemimpinan Artha Hanif, saat ini tengah melakukan upaya hukum untuk mengembalikan logo ASITA yang kini masih digunakan oleh ASITA yang diketuai NR.
“Dengan perubahan akta yang dilakukan ASITA (NR) sebagai organisasi sosial kemanusiaan, maka tepatnya organisasi ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena itu, kembali kita mengajak pemilik perusahaan pariwisata di Sumbar untuk bersama sama membangkitkan pariwisata di Sumbar. Dengan bersatu, kita jadi kuat,” jelas Ikhlas.
(Rel/Ang/mr)
