• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Maraknya Jalan Rusak di Daerah, Jialyka: Jangan Politisasi Pembangunan!

Rabu, 10/5/23 | 01:08 WIB
in Berita
0
Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani sedang rapat. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur — Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani, S.Ikom turut mengomentari fenomena maraknya jalan rusak di beberapa daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Anggota DPD RI termuda sepanjang sejarah tersebut, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya adalah kewajiban pemerintah. Infrastruktur jalan yang memadai akan berkorelasi dengan peningkatan percepatan pembangunan daerah.

Lebih lanjut Jialyka menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan tidak boleh dipolitisasi.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
7
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

“Membangun, memperbaiki infrastruktur adalah kewajiban pemerintah, tidak ada ceritanya daerah yang bukan merupakan basis suara kepala daerah dihukum tidak mendapatkan sentuhan pembangunan sama sekali,” ujar Jialyka, dalam keterangan persnya, Selasa (9/5/2023)

Senator kelahiran tahun 1997 tersebut mengaku sering mendapatkan aduan dari masyarakat di daerah terkait fenomena maraknya jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, Jialyka menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah daerah menjalin konektivitas dan kolaborasi antar stakeholder untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Para pemimpin daerah harus merangkul semua masyarakat di daerah, tanpa mengkooptasi masyarakat berdasarkan pilihan mereka saat Pilkada sebelumnya.

“Saya rasa penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan membangun konektivitas antar daerah seperti yang pusat lakukan. Seperti yang terjadi di Kabupaten OKI, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Selapan dan Cengal adalah daerah padat penduduk, bagaimana wilayah tersebut akan berkembang jika konektivitas terhambat akibat jalan rusak, begitu pula di daerah Kuang Dalam dan wilayah-wilayah lainnya,” terangnya.

Lebih lanjut, Jialyka juga menyampaikan bahwa salah satu langkah untuk mempercepat pembangunan di daerah, terutama terkait pembangunan infrastruktur, ialah dengan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

“Jika memang alasannya selalu anggaran tidak mencukupi dan pemerintah kabupaten tidak menyanggupi, dengan hormat kami mohon kepada Kemendagri untuk mempertimbangkan membuka moratorium pemekaran kabupaten.

“Pemerintah harus punya solusi untuk permasalahan yang berlarut seperti ini. Yang seperti ini bukan hanya 1-2 kabupaten, saya rasa seluruh pelosok negeri dengan daerah geografis yang luas juga merasakan,” pungkas Jialyka.

(Rel/dpd)

Views: 312
ShareSendShare
Previous Post

Filep Suarakan Nasib Masyarakat Ring I LNG Tangguh yang Menyedihkan

Next Post

Fenomena Peminggiran Islam

Next Post
Fenomena Peminggiran Islam

Fenomena Peminggiran Islam

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,479)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,657)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,957)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,899)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,287)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,306)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,771)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,735)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,751)

Berita Lainnya

Partai Ummat Sumbar Siap Deklarasi

Partai Ummat Sumbar Siap Deklarasi

Rabu, 17/3/21 | 08:22 WIB
53

PADANG, AmanMakmur.com ---Pasca turunnya surat mandat yang ditandatangani langsung Prof Amien Rais sebagai pendiri Partai Ummat, dengan penunjukan H Dasril...

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman PEN

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman PEN

Kamis, 01/4/21 | 12:09 WIB
14

JAKARTA, AmanMakmur.com ---Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang bunga dana pinjaman yang diberikan...

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Patuhi Putusan MA Soal Vaksin Halal

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Patuhi Putusan MA Soal Vaksin Halal

Minggu, 24/4/22 | 06:28 WIB
19

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : dpd) JAWA TIMUR, AmanMakmur.com --- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud...

Minta Status IKN Jakarta Tak Dicabut, Sultan Usulkan Pemerintah Terapkan Multi IKN

Minta Status IKN Jakarta Tak Dicabut, Sultan Usulkan Pemerintah Terapkan Multi IKN

Senin, 21/2/22 | 07:37 WIB
13

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com ---Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.