PAPUA BARAT, AmanMakmur –— Senator Papua Barat Dr Filep Wamafma mengungkapkan adanya dugaan BP Tangguh melakukan kebohongan publik terkait informasi yang disampaikan hingga dugaan wanprestasi mengenai implementasi kesepakatan dalam AMDAL 1 dan Dokumen LARAP (Land Aquisition Relocation Action Plan).
Filep menilai BP Tangguh tidak sepenuhnya merealisasikan kesepakatan tersebut sebagaimana komitmen pembangunan yang selama ini digaungkan.
Dalam kedua dokumen itu disebutkan bahwa Arco-Pertamina (yang kemudian BP Tangguh), akan menggantikan semua fasilitas umum (fasum) yang ada di kampung Tanah Merah Lama dengan bangunan baru di kampung baru. Di antaranya adalah membangun gedung sekolah yakni SD dan SMP.
Pasca dibangun, BP menyerahkan gedung SD YPK tersebut kepada pihak YPK karena status SD di Tanah Merah Lama itu adalah milik YPK. Hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2008.
Kemudian, salah satu klausul dalam penyerahan gedung tersebut kepada YPK tertulis bahwa setelah penyerahan tersebut, maka pihak BP sudah tidak bertanggung jawab lagi atas pemeliharaan maupun perawatan yang kemudian menjadi tanggung jawab YPK.
Meskipun begitu, Filep menuturkan bahwa pihak BP atau LNG Tangguh selayaknya masih bertanggungjawab untuk tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan di Tanah Merah. Apalagi BP mengklaim melakukan kontribusi langsung melalui proyek LNG Tangguh di Bintuni yang baru-baru ini dirilis ke ruang publik.
“Dari aspirasi masyarakat dan fakta-fakta lapangan yang kami temukan menunjukkan bahwa BP nampak membesar-besarkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat setempat. Rilis kontribusi BP yang memperlihatkan bahwa perusahaan telah banyak berbuat dan berkontribusi untuk tanah Papua secara ekonomi, sosial dan lingkungan perlu dipertanyakan. Hal itu harus disesuaikan dengan fakta dilapangan.,” ungkap Filep, melalui keterangan persnya, Senin (8/5/2023).
“Contoh saja, pembangunan SD YPK di Tanah Merah, SD yang dipindahkan demi LNG Tangguh. Saat ini BP sudah tidak lagi memperhatikan kondisi sekolah tersebut. Padahal BP Tangguh sudah beroperasi dan mengelola migas di tanah Bintuni selama 14 tahun lamanya. Selain itu, terdapat program sosial LNG Tangguh (CSR), dana yang digunakan adalah cost recovery, dana yang mestinya turun kepada masayarakat lewat DBH Migas,” tegas Filep.
Lebih lanjut, Filep menekankan, BP Tangguh dapat membantu perawatan dan keberlanjutan fasum sebagai bentuk nyata komitmen mereka. “Kenapa sampai hari ini dalam kondisi riil di lapangan, fasum terutama sarana pendidikan yang telah dibangun justru terabaikan? Karena perusahaan sesungguhnya tidak benar-benar ingin bertanggungjawab dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Bahkan, BP seolah menjadikan program ini hanya sebagai pencitraan tanpa memperhatikan manfaat dan keberlanjutan program tersebut,” ujarnya.
“Jadi cita-cita mulia yang disampaikan seperti pendidikan berpola asrama, pendidikan unggul itu kemudian seperti jauh panggang dari api karena banyak sarana yang tidak dapat digunakan secara layak. Di kondisi ini, sudah semestinya, komitmen BP ditunjukkan, direalisasikan secara nyata ke tengah masyarakat. Jadi selama BP beroperasi di daerah tersebut maka sepanjang itulah tanggung jawab BP dalam melakukan semua kegiatan sosial atau CSR di wilayah investasi itu harus selalu ada. Tanggung jawab BP tidak hanya sebatas selesai membangun tetapi juga keberlanjutannya selama perusahaan beroperasi,” tegas Filep.
Oleh sebab itu, Filep menyampaikan, dengan melihat dokumen-dokumen AMDAL dan kondisi, keluhan, aspirasi serta fakta di tengah masyarakat menunjukkan bahwa BP Tangguh tidak konsisten atau dapat diduga melakukan wanprestasi utamanya terhadap pengelolaan pendidikan masyarakat di wilayah operasi perusahaan.
Selain itu, Filep juga menerima pengakuan dan aspirasi dari masyarakat setempat terkait dengan kondisi SD YPK Serito Desa Tanah Merah yang masih membutuhkan renovasi agar layak digunakan sebagai sarana pendidikan.
Dalam pengakuannya, para orangtua dan tokoh pemuda Kampung Tanah Merah mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pihak perusahaan. Bahkan, mereka mengaku menyesal telah menghibahkan puluhan hektar tanah adat sementara hingga saat ini BP Tangguh dan SKK Migas masih enggan membantu masyarakat dengan dana CSR.
“Sejujurnya saya sebagai orangtua, saat ini kami masyarakat tanah merah menyesal menghibahkan tanah adat 50 Ha kepada Arco-BP Tangguh. Sebab semua seakan tidak bernilai lagi. Waktu itu mimpi para orang tua sederhana saja, tanah 50 ha dihibahkan masyarakat tanah merah supaya nanti ada program sosial dari BP Tangguh-SKK Migas akan memperhatikan anak-anak kami di kemudian hari terutama pendidikan yang layak,” ujar Daniel Mansumbauw Masipa.
“Sayang sekali, makin lama BP-SKK Migas makin menutup mata terhadap dukungan sarana dan prasarana pendidikan anak-anak di kampung ini. Sekolah dibiarkan rusak. Jika ditanya apakah bisa dibantu untuk renovasi, jawaban yang selalu kami masyarakat dapatkan adalah sudah ada di DBH, nanti berkoordinasi dengan Pemda,” ungkap Daniel.
Perlu diketahui bahwa Kampung Tanah Merah saat ini adalah Kampung yang penduduknya direlokasi, agar tanahnya digunakan untuk membangun kilang LNG Tangguh.
Hal yang sama juga diungkapkan salah seorang tokoh pemuda Kampung Tanah Merah Darlis Sabandafa. Dirinya mempertanyakan terkait program sosial (CSR) BP dan SKK Migas lantaran masyarakat tidak merasakan sama sekali.
“Apakah Program Sosial BP dan SKK MIGAS tidak lagi ada CSR ka? Saya melihat akhir-akhir ini BP dan SKK Migas terus membangun pencitraan yang lebih banyak menceritakan dongeng, tentang pembangunan kampung tanah merah,” katanya.
“Kami ingin anak-anak kami dapat sekolah yang baik, guru yang lengkap. Namun sayang ruangan kelas dan meja kursi serta kelengkapan kelas dari waktu makin memprihatinkan. Kami orang tua dan secara khusus saya sebagai pengurus Komite Sekolah, saya bisa membayangkan sekolah dasar yang berjarak kurang dari satu kilometer dari pagar LNG ini, namun tidak dapat perhatian, apalagi sekolah di pesisir darah terdampak industri gas ini,” ungkap Darlis.
Darlis menilai, BP Tangguh dan SKK Migas hanya baik di tahap awal namun usai mendapat tanah, mereka tidak lagi peduli dengan penyiapan sarana penunjang pagi pendidikan anak-anak Kampung Tanah Merah.
“Kami tidak mungkin membebani PSW YPK sebagai pengelolah sekolah untuk mencarikan dana renovasi. Sebab kami paham YPK kesulitan mencari dukungan dana untuk membiayai gaji dan operasional guru,” ujarnya.
(Rel/dpd)
