• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Demi Investor, Rencana Revisi UU IKN Diharap Tak Tabrak UU Agraria

Jumat, 02/12/22 | 15:16 WIB
in Berita
0
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com — Rencana revisi UU Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diajukan pemerintah ke DPR RI menjadi perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, keputusan merevisi UU IKN, dimana salah satunya untuk mengubah status tanah hak pakai/guna menjadi hak milik harus dikaji mendalam. Jangan lantas membuat negara menjadi penjual tanah. Apalagi menabrak UU Pokok Agraria.

“Setahu saya, merujuk hukum agraria, lahan negara tidak bisa dijual kepada swasta atau perseorangan atau pihak lain, apalagi orang asing,” tutur LaNyalla, Jumat (2/12/2022).

Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan, dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setidaknya ada dua makna dalam urusan tanah milik negara. Yakni, dikuasai negara dan belum ada hak atas tanah apapun, serta tanah yang dimiliki instansi pemerintah dengan hak atas tanah tertentu, seperti hak pakai selama digunakan atau hak pengelolaan.

LihatJuga

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Djohermansyah Djohan: Gibran Mundur Bisa Jadi Preseden Positif

Selasa, 10/11/26 | 18:27 WIB
7
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Suyudi, Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Minggu, 08/11/26 | 14:40 WIB
3
Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Muhammadiyah Dorong Perumusan Fikih Kedaulatan Pangan

Sabtu, 07/11/26 | 12:36 WIB
6

“Kedua jenis lahan tersebut tak bisa dijual begitu saja oleh negara, kecuali melalui tahapan pengalihan aset negara. Dan itu harus mendapat persetujuan legislatif,” sebutnya.

Jadi, imbuhnya, pemerintah harus cermat dalam membuat sebuah kebijakan, termasuk mengenai UU IKN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan negara.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor.

Salah satu permintaan investor itu, menurut Suharso, adalah status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan.

“Ya, mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak tanah di sana,” kata Suharso Monoarfa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022.

(Rel/dpd)

Views: 391
ShareSendShare
Previous Post

Cadangan Devisa Menyusut, Sultan Minta Pemerintah Tegas Tarik Devisa Hasil Ekspor Komoditi

Next Post

Hari Minggu Besok, Jalan Sehat Bersama Anies Baswedan Hadiah Utamanya Paket Umroh

Next Post
Hari Minggu Besok, Jalan Sehat Bersama Anies Baswedan Hadiah Utamanya Paket Umroh

Hari Minggu Besok, Jalan Sehat Bersama Anies Baswedan Hadiah Utamanya Paket Umroh

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,478)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,657)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,303)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,957)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,898)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,287)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,306)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,771)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,734)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,751)

Berita Lainnya

Bertemu APDESI, Ketua DPD RI Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa

Bertemu APDESI, Ketua DPD RI Ingatkan Pemanfaatan Dana Desa

Sabtu, 01/5/21 | 02:25 WIB
44

JAKARTA, AmanMakmur.com --- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi atas perjuangan para kepala desa dalam memajukan desanya masing-masing....

Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI

Marak Kavling Ilegal, Asosiasi Real Estate Minta Solusi ke Ketua DPD RI

Sabtu, 10/2/24 | 01:43 WIB
5

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima pengurus Forum Lintas Asosiasi Real Estate yang juga Ketua DPD Real Estate...

Protes Jalan Rusak Tidak Kunjung Diperbaiki, Warga Harau Pasang “Pocong” di Badan Jalan

Protes Jalan Rusak Tidak Kunjung Diperbaiki, Warga Harau Pasang “Pocong” di Badan Jalan

Rabu, 18/1/23 | 20:24 WIB
8

Penampakan "pocong" yang dipasang warga Harau di badan jalan. (Foto : Hatos) LIMAPULUH KOTA, AmanMakmur --- Bagi anda yang ingin...

Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Kecamatan Kuranji Padang Dikukuhkan

Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Kecamatan Kuranji Padang Dikukuhkan

Kamis, 24/3/22 | 12:19 WIB
21

Koordinator Kecamatan (Korcam) Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Kecamatan Kuranji yang di ketuai oleh Ny Fadilla Triski Eka Putra Buhari dikukuhkan...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.