JAKARTA, AmanMakmur.com —Pada rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (RAPBN TA 2023), Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hj Nevi Zuairina, meminta kepada pemerintah untuk membuat terobosan penting sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Ultra Mikro agar semakin masif menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Menurut Nevi, hal ini masih berupa jargon, karena teorinya menunjukkan keberpihakan pemerintah pada ekonomi menengah ke bawah, namun kenyataan di lapangan proporsi yang tersentuh bantuan pemerintah masih kecil.
“Kita semua mengetahui konflik yang melanda negara Eropa sangat mempengaruhi komoditas impor yang merupakan bagian dari bahan baku produksi. Pengusaha kita dalam negeri, sangat tergantung bahan impor sebagai bahan baku produksi yang mengakibatkan biaya produksi mahal dan ujungnya produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing”, tutur Nevi, melalui keterangan persnya, Kamis (16/6/2022).
Politisi PKS ini mengatakan, pemerintah sudah mengakui terkait industri manufaktur menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Untuk itu, kesadaran ini mesti dapat ditindaklanjuti pada penguatan sektor UMKM yang juga persoalan ketersediaan pasarnya sehingga masyarakat dalam negeri semakin besar dalam konsumsi produk UMKM.
Nevi mengatakan, pemerintah telah menetapkan alokasi pembelian produk UMKM dari belanja pemerintah pusat mencapai 40 persen. Tahun 2022, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944 triliun sehingga porsi 40 persen mencapai Rp777 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,57 persen dari PDB tahun 2021.
Ia menegaskan, beberapa Kementerian atau Lembaga yang memiliki impor tinggi, harus berusaha keras memperkuat inovasi agar importasi berkurang karena kebutuhan dalam negeri akan bahan baku dan peralatan produksi dapat dipenuhi dari dalam negeri. Saat ini kementerian atau Lembaga mesti ada prioritas pada pembelanjaan.
Oleh sebab itu, menurutnya, perlu ketegasan pemerintah dalam implementasi belanja produk UMKM.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa produksi dalam negeri menjadi tuan rumah di dalam negeri. Pemerintah juga belum memberikan fokus yang mencukupi terhadap UMKM dan ultra mikro. Pascapandemi Covid-19 ini, gerakan dari bawah berupa dorongan bergeliatnya sektor-sektor yang penting bagi perekonomian nasional mesti didorong sekuatnya. Ekonomi kerakyatan yang bergeliat ini akan memberikan kondisi penyerapan tenaga kerja hingga ekspor yang akan semakin memperkokoh perekonomian nasional”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
