JAKARTA, AmanMakmur.com — Di tengah–tengah kesibukannya pada masa sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) saat ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga masih sempat memberikan ucapan selamat bekerja kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang telah membentuk susunan baru TGUPP Kaltara tahun anggaran 2022. Ada sejumlah perubahan susunan keanggotaan TGUPP Kaltara. Kini Ketua TGUPP Kaltara dijabat oleh Dr Bastian Lubis.
Dalam keterangan persnya, Rabu (13/3), Fernando mengucapkan selamat bekerja kepada TGUPP Kaltara seraya memberikan dua catatan agar tercipta peningkatan kinerja pada Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Selamat bekerja TGUPP Kaltara dibawah komando Ketua yang baru Pak Bastian Lubis. Dengan susunan keanggotaan TGUPP yang baru ini, kami berharap adanya peningkatan kinerja Pemprov Kaltara terutama yang terkait dengan berbagai mega Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltara. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov Kaltara harus optimal dalam mengawal PSN”, ungkapnya
Senator yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kaltara ini menambahkan, ada dua catatan penting darinya yang dialamatkan kepada TGUPP yang baru terbentuk ini.
Pertama, lanjut Fernando, TGUPP segera menyusun program skala prioritas untuk satu tahun kedepan.
“TGUPP harus mampu dengan cepat membaca situasi sosial, politik dan ekonomi yang kemudian memungkinkan Gubernur Kaltara merumuskan kebijakan yang komprehensif sesuai janji kampanye lalu. Maka merumuskan skala prioritas ini menjadi penting”, kata Fernando.
Catatan kedua, Fernando melanjutkan, yaitu keberadaan TGUPP ini harus mampu memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara sehingga berbagai kebijakan Gubernur bisa cepat dieksekusi dan terimplementasi dengan baik di lapangan.
“TGUPP harus membantu OPD melalui berbagai masukan, juga memfasilitasi koordinasi sesama OPD agar tidak ada yang macet dalam perumusan kebijakan Gubernur. Jadi ya sesuai nama dan tujuannya, harus mempercepat, jangan malah sebaliknya, jangan pula nanti malah dituduh menghambat”, tegas anggota Badan Sosialisasi MPR RI ini.
(Rel/dpd)
