JAKARTA, AmanMakmur.com –— DPD RI memenuhi undangan rapat kerja dari Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/4), tentang Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara Tripartit, DPR, DPD dan Pemerintah.
Terkait kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Aji Mirni Mawarni mewakili DPD RI menegaskan bahwa DPD RI mendukung penguatan kelembagaan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan menjaga eksistensi BNPB dan BPBD sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Aji juga menyampaikan, terkait pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, DPD RI tetap pada pendapat semula, bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 2% (dua persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana abadi.
“Terhadap hal ini, pemerintah yang tadinya mengusulkan hal ini, justru menarik usulan tersebut,” ujar Aji Mirni.
Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan bahwa pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dihentikan pada pembahasan tingkat I karena tidak ada kesepakatan nomenklatur kelembagaan BNPB. DPR dan DPD meminta penyebutan kelembagaan BNPB secara eksplisit dalam RUU, sedangkan Pemerintah menginginkan kelembagaan diatur dalam Peraturan Presiden untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.
Anggota Komite II DPD RI yang hadir pada Rapat Kerja dengan DPR RI yaitu Aji Mirni Mawarni (Kalimantan Timur), Stefanus, B.A.N. Liow (Sulawesi Utara), dan Yustina Ismiati (Kalimantan Tengah).
(Rel/dpd)
