JAKARTA, AmanMakmur.com— Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Brigjen Umar Effendi, mengungkap pihaknya bakal memetakan masjid guna mencegah penyebaran paham radikal. Polri berencana melibatkan Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk kegiatan tersebut.
Menanggapi hal tersebut Anggota Komite III DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai tidak ada radikalisme dan terorisme di masjid.
“Tak ada radikalisme dan ekstrimisme di masjid sehingga tidak perlu dipetakan,” ujar Hasan Basri melalui siaran persnya, Sabtu (29/1).
“Justru kebanyakan masjid di tengah pemukiman melakukan kerja-kerja kemanusiaan, kontras dengan dugaan polisi bahwa masjid sebagai tempat regenerasi teroris,” lanjut Hasan Basri.
Senator asal Kalimantan Utara ini juga menilai tindakan yang dilakukan oleh Polri justru akan meresahkan masyarakat dan berpotensi memecah belah antara komunitas masjid dengan TNI serta Polri.
Hasan Basri juga mengatakan pemetaan masjid itu seolah menempatkan Islam sebagai sumber penyebaran radikalisme.
“Rencana pemetaan ini, secara tidak langsung akan menimbulkan dugaan framing negatif dan tindakan yang tidak adil terhadap umat Islam. Pemetaan seperti ini seharusnya dikaji dahulu dengan cermat, sebelum diwacanakan,” tegas Hasan Basri.
Hasan Basri yang akrab disapa HB pun sepakat dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang tidak setuju dengan pemetaan masjid.
“Betul sekali apa yang disampaikan Pak JK, tidak ada yang pernah mengacau negara lewat masjid. Tak pernah ada dibaiat di masjid, macam-macam. Justru aksi dan paham radikalisme berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme,” Kata Hasan Basri.
“Bayangkan, bagaimana mereka diposisikan sedemikian rupa untuk dicurigai terkait terorisme dan radikalisme? Jangan sampai itu jadi jurus pengalihan isu dari banyak kejadian teror saat ini seperti di Papua,” ujarnya.
Hasan Basri yang saat ini sebagai mitra dari Kementerian Agama mendorong agar pembinaan-pembinaan keagamaan cukup dilakukan melalui organisasi-organisasi yang sudah terverifikasi dengan baik.
“Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi penting untuk pencegahan radikalisme, yang dilakukan melalui organisasi yang sudah terverifikasi seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Wahda dan organisasi lainnya,” tutup Hasan Basri.
(Rel/dpd)
