RUSIA, AmanMakmur — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung memimpin delegasi DPD RI memantau langsung pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Duma Negara Federasi Rusia pada September 2026. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah Federasi Rusia, termasuk Moskow.
Delegasi dari Indonesia memperoleh akses terhadap sejumlah tahapan pemilu, mulai dari pembukaan tempat pemungutan suara, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penyusunan protokol hasil akhir.
“Ini sesuatu yang baru bagi kita di Indonesia. Kita melihat satu perkembangan penting, dimana teknologi telah mengubah cara demokrasi bekerja,” ujar Tamsil dalam keterangan persnya, Sabtu (26/9) di Jakarta.
Menurutnya, teknologi berperan signifikan dalam pesta demokrasi. Tidak sebatas menjadi alat administratif, tetapi telah masuk ke berbagai tahapan pemilu. Termasuk memperluas akses pemilih, mengelola informasi, mempercepat pengolahan hasil, mendokumentasikan proses, sekaligus membuka ruang pengawasan.
Rusia menerapkan sistem otomatis dalam pemilu untuk mengelola berbagai informasi. Komisi pemilihan umum juga membuka akses pemungutan suara elektronik jarak jauh atau Remote Electronic Voting (REV).
Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS memiliki sejumlah mekanisme alternatif. Antara lain pemungutan suara di luar TPS, pemungutan suara di tempat tinggal, teknologi Pemilih Mobile, dan pemungutan suara elektronik jarak jauh.
Pemilih Mobile memungkinkan warga mengajukan permohonan untuk memilih di TPS tertentu sesuai ketentuan. Berbagai kemudahan tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan akses yang lebih luas.
Tamsil melihat digitalisasi pemilu juga memiliki relevansi khusus bagi Indonesia yang dalam setiap kontestasi pemilu kerap menghadapi sengketa dan gugatan atas hasil maupun proses pemilu.
Menurutnya, salah satu pelajaran penting dari pemanfaatan teknologi adalah setiap tahapan dapat meninggalkan jejak yang lebih jelas, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, teknologi berpotensi mengurangi kesalahan prosedural sekaligus mempersempit ruang terjadinya perbedaan tafsir terhadap proses dan hasil pemilu.
“Selama ini, hasil kontestasi pemilu kita selalu diwarnai sengketa dan gugatan. Salah satu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana teknologi dapat mempersempit ruang terjadinya persoalan tersebut,” ujar Tamsil.
“Kalau prosesnya tercatat, terdokumentasi, datanya terverifikasi, dan setiap tahapan memiliki jejak yang dapat diaudit, maka ketika muncul persoalan, kita punya basis pembuktian yang lebih kuat,” tambahnya.
Menurutnya, teknologi memang tidak serta-merta menghilangkan sengketa. Penyelesaian perselisihan tetap merupakan bagian dari mekanisme hukum. Namun, digitalisasi dapat memperkuat proses tersebut dengan menyediakan data dan dokumentasi yang lebih lengkap.
Tamsil menilai demokrasi membutuhkan suara yang sah, tetapi juga membutuhkan proses yang dapat dibuktikan. Semakin kuat bukti digitalnya, semakin kuat pula kepercayaan terhadap hasil pemilu.
“Jadi bukan berarti teknologi membuat sengketa hilang sama sekali. Tetapi teknologi dapat mengurangi kesalahan, mempersempit manipulasi, memperjelas proses, dan memudahkan verifikasi ketika terjadi perselisihan. Dengan begitu, hukum tidak bekerja dalam ruang yang gelap. Ada data, ada rekaman, ada jejak proses yang bisa diperiksa,” kata Tamsil.
Karena itu, menurut Tamsil, teknologi dalam pemilu pada akhirnya bukan soal isu efisiensi saja, melainkan infrastruktur kepercayaan. “Yang menarik bagi saya, teknologi di sini tidak berdiri sendiri. Dia masuk ke seluruh proses. Ada pemungutan, ada pencatatan, ada penghitungan, ada pengawasan. Jadi teknologi itu menghasilkan sesuatu yang konkret dalam memperkuat legitimasi pesta demokrasi,” kata Tamsil.
Pengalaman Rusia penting diadaptasi oleh Indonesia untuk mendorong bagaimana demokrasi dapat berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan karakter nasional.
“Kita punya nilai sendiri. Ada musyawarah, ada gotong royong, ada semangat keterwakilan. Itu yang harus tetap menjadi ruhnya. Teknologi kita gunakan untuk memperkuatnya,” imbuh Tamsil.
Dalam pemantauan tersebut, delegasi Indonesia mencatat adanya keterbukaan pada sejumlah tahapan pemilu. Pengamat dan media dapat mengikuti proses pemungutan, penghitungan, penyusunan protokol, penentuan hasil dan penghitungan ulang sesuai ketentuan.
Sistem informasi juga memberikan akses publik terhadap informasi mengenai kandidat, partai politik, pemilih, pengaduan, suara dan hasil pemilu.
Bagi Tamsil, transparansi semacam itu penting karena demokrasi digital tidak cukup hanya menghadirkan sistem yang cepat. Sistem juga harus dapat dilihat, diawasi, dan diverifikasi.
Ia mengingatkan bahwa semakin besar peran teknologi dalam pemilu, semakin besar pula perhatian yang harus diberikan terhadap keamanan sistem, validitas data, perlindungan data pribadi, dan kemampuan pengawas untuk melakukan verifikasi terhadap proses elektronik.
Tamsil melihat pertemuan antara nilai demokrasi Indonesia dan perkembangan teknologi dapat membuka ruang bagi produktivitas yang lebih besar.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh berhenti pada momentum elektoral. Suara rakyat harus memiliki jalan menuju kebijakan, sementara aspirasi daerah harus memiliki jalan menuju pembangunan.
“Demokrasi harus terasa hasilnya. Rakyat memilih, aspirasi masuk, lalu kebijakan lahir dan pembangunan berjalan. Daerah juga harus merasakan manfaatnya. Kalau prosesnya semakin terbuka dan semakin cepat karena teknologi, produktivitas kita juga harus ikut naik,” ujar Tamsil.
Pemantauan Pemilu Duma Negara Rusia Merupakan bagian dari diplomasi parlemen Indonesia–Rusia. Tamsil mendorong agar pertukaran pengalaman tersebut tidak berhenti pada observasi, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Menurutnya, ruang kerja sama dapat dikembangkan tidak hanya dalam bidang demokrasi dan kepemiluan, tetapi juga antardaerah, investasi, serta alih teknologi.
Tamsil melihat pengalaman pemilu Rusia sebagai salah satu cermin bagi Indonesia untuk membaca perubahan zaman. Teknologi akan terus berkembang. Cara masyarakat berpartisipasi akan berubah. Sistem politik pun dituntut beradaptasi. Namun, perubahan teknologi tidak boleh membuat demokrasi kehilangan orientasinya.
“Teknologi jangan hanya membuat sistem menjadi canggih. Demokrasi juga harus membuat kehidupan rakyat lebih baik. Itu yang harus kita kejar,” tutup Tamsil.
(R/dpd)
