Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
DENGAN pertimbangan terjadi defisit keuangan daerah untuk tahun anggaran 2025, mencapai Rp100 Miliar, dan belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemkab Padang Pariaman untuk bulan Desember 2024 sebesar Rp7 Miliar, disarankan agar Bupati terpilih Padang Pariaman John Kenedy Azis untuk menolak pembelian mobil dinas baru. Apalagi, Mobnas Fortuner BA 1 F, yang kini jadi kendaraan dinas Bupati Suhatri Bur masih baru, dibeli tahun 2024.
Pernyataan itu diungkapkan Bahrum Hikmah Rajo Sampono salah seorang Tim Sukses pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih John Kenedy Azis-Rahmat Hidayat dalam percakapan dengan wartawan di Posko Talao Mundam, kemarin.
Menurut Rajo Sampono, yang lebih dikenal dengan panggilan Inyiak Rajo, menghadapi kondisi keuangan yang diwariskan pemerintah sebelumnya, Bupati terpilih John Kenedy Azis, perlu berpikir efisiensi, dan memutar otak untuk menutup kekurangan defisit, TPP agar pemerintahan berjalan dengan normal.
Artinya, meski pembelian mobil dinas, dianggarkan dalam APBD Padang Pariaman tahun 2025, tidak ada salahnya ditunda dulu, dengan memanfaatkan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati yang masih baru.
Selama ini, kita telah membangun opini yang keliru, seolah-olah PAD meningkat dan Padang Pariaman baik-baik saja, ternyata terjadi defisit yang cukup signifikan, dan tak mampu menutup tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pada akhir tahun.
“Artinya, sebagai solusi saya menyarankan Bupati terpilih JKA untuk menolak pembelian mobil dinas baru, guna menutup defisit serta membayar hak-hak pegawai. TPP itu, sangat berarti bagi pegawai, apalagi pegawai berpendapatan kecil sebagai penghasilan tambahanya,” ujar Inyiak Rajo dengan nada prihatin.
Terjadinya defisit di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, karena belanja lebih besar dari pendapatan. Untuk itu, APBD Padang Pariaman tahun 2025 yang sudah ketok palu sebesar Rp1,6 Triliun, dikurangi defisit Rp100 Miliar, perlu penundaan terhadap belanja modal dan evaluasi untuk belanja hibah. Apalagi, target PAD hanya Rp178 Miliar.
Menyinggung tentang rumah dinas jabatan Bupati, yang belakangan jarang digunakan, Inyiak Rajo juga menyarankan agar Bupati JKA, segera menempati. Sebab, rumah dinas itu melekat dana pemeliharaannya dengan Bupati. Apalagi, rumah dinas itu, cukup representatif, meski terletak di kota Pariaman
“Jangan sampai Bupati terpilih JKA, memilih berumah dinas di Batu Gadang pula. Ini, jelas tak elok, karena rumah dinas yang ada, sudah cukup dengan fasilitasnya. Jangan dialihkan ke tempat lain, karena posisinya di kota Pariaman, juga strategis untuk masyarakat Padang Pariaman Utara, Timur dan Selatan dalam berurusan dengan Bupati. Apalagi, sebagian kantor kantor dinas Padang Pariaman masih ada yang tersebar di kota Pariaman,” ujar Inyiak Rajo mengingatkan.
Saran kritis lain, Inyiak Rajo, agar mobil sewa (rental) di lingkungan Pemkab Padang Pariaman dikurangi, karena dana sewa mobil rental Rp2 Miliar pertahun itu, cukup besar. Sebaiknya dikurangi, prioritaskan mobil untuk Forkompinda.
Akhirnya, Inyiak Rajo, berharap, waktu Bupati-Wakil Bupati, yang tersedia menjelang pelantikan, diisi dengan memanfaatkan tim transasisi pemerintahan, guna menyiapkan strategi dan sekaligus visi besar dalam membangun Padang Pariaman yang lebih baik.
“Tim transisi yang terdiri dari sejumlah tokoh berbagai latar belakang disiplin ilmu, bekerja untuk menyiapkan konsep pembangunan yang kelak akan dieksekusi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, apalagi kalau pelantikan bulan Maret, artinya waktu tersedia hanya 9 bulan kerja,” demikian Inyiak Rajo.*)
