Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
ADA gagasan brilian dari seorang tokoh masyarakat Padang Pariaman, Bahrun Hikmah Rangkayo Rajo Sampono. Bahwa, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di bawah kepemimpinan John Kenedy Azis-Rahmat Hidayat, kelak harus membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor, agar terbukanya sektor lapangan kerja dan menggeliatnya perekonomian rakyat.
Gagasan itu, disampaikan Rangkayo Rajo Sampono yang populer disapa dengan Inyiak Rajo, dalam percakapan dengan wartawan, sekembali menghadiri syukuran terpilihnya JKA-Rahmat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, yang digelar Poros Rantau Padang Pariaman di Jakarta, pekan lalu.
Menurut Inyiak Rajo, peluang bagi sektor investasi di Padang Pariaman cukup banyak, mulai dari pantai sepanjang Padang Pariaman, objek wisata Air Terjun yang tersebar di Padang Pariaman, sektor perhotelan dan perumahan, mengingat pengembangan kota Padang, karena keterbatasan tanah, kini menuju arah ke Padang Pariaman, serta investasi bidang pendidikan, terutama di kawasan Tarokcity.
Untuk itu, saatnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, menerbitkan buku, brosur peluang investasi terbaru untuk disebarluaskan kepada publik, termasuk informasi proses izin berinvestasi dengan memberikan pelayanan murah dan terbaik.
Informasi tentang peluang investasi di Padang Pariaman itu, akan memudahkan calon investor untuk memperoleh gambaran. Dan, Pemkab Padang Pariaman, juga bisa memanfaatkan ruang publik dengan membuka counter di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai salah satu pusat informasi investasi.
“Saya melihat, untuk sektor investasi ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus rajin jemput bola dan membuka diri. Untuk itu, OPD yang terkait mengelola investasi ini harus jadi lembaga komunikasi yang kuat dan bisa dihandalkan,” tukas Inyiak Rajo.
Kegagalan, pembangunan Ketaping Park, yang pernah digagas GM Angkasa Pura BIM, dengan menyediakan dana Rp10 Miliar, perlu menjadi catatan khusus. Gagalnya, karena kurang responsnya Pemkab Padang Pariaman terhadap rencana tersebut.
Begitu juga, gagalnya relokasi Makam Syekh Burhanuddin menjadi destinasi wisata religius, padahal Kementerian PUPR sudah mengalokasikan dana Rp140 Miliar. Realitas ini, perlu dicarikan solusi, mengingat dampak positifnya bagi masa depan Padang Pariaman.
Begitu juga, terhadap gagasan yang pernah disampaikan mantan Menteri/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, untuk pembangunan objek wisata kawasan Marina di Muaro Anai. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Pemkab Padang Pariaman. “Kita berharap, semua bengkalai itu, bisa dijemput dan diteruskan lagi oleh pemerintahan John Kenedy Azis-Rahmat Hidayat,” ungkap Inyiak Rajo.
Diharapkan juga, ke depan, soal perizinan ini, dibuat dinas tersendiri dan disatukan dengan tata ruang, sehingga bisa secara khusus lebih fokus, tidak bergabung dengan Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu, dengan peran penataan kota dan menggali pendapatan asli daerah, ujar Inyiak Rajo menambahkan.*)
