Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
BERLOKASI, sekitar 23 Kilometer dari pusat Kota Padang, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), mulai dibangun sejak tahun 2001. Ada sosok dibalik keberadaan bandara pengganti Bandara Tabing itu. Perannya sangat strategis, dialah Bahrum Hikmah Rajo Sampono.
Bahrum adalah pemegang kuasa tanah Ulayat Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Ditempat mana BIM berada. Bahrum terlibat sejak awal pembangunan bandara di atas lahan seluas 458 hektar dengan landasan pacu sepanjang 3000 meter, serta memiliki lebar 45 meter.
Kisah Rajo Sampono berawal dari kedatangan Menteri Perhubungan Agum Gumelar ke Padang. Bertemu dengan Gubernur Zainal Bakar, dan Rajo Sampono, juga diajak ke pertemuan itu oleh Bupati Padang Pariaman Muslim Kasim.
Rajo Sampono masih ingat pembicaraan Menhub Agum ketika itu, kepada Gubernur Zainal, “Saya ini urang sumando Pariaman, selagi saya Menhub, pembangunan bandara di Sumbar ini harus terlaksana,” ujar Agum Gumelar.
Waktu itu dijawab Gubenur Zainal Bakar, “Baik pak Menteri, jika gagal saya siap mundur dari Gubernur,” jawab pak Zainal.
Pertanyaan yang sama diteruskan ke Bupati Muslim Kasim, “Kami juga siap berjuang pak Menhub,” ujar Bupati MK.
Maka tibalah giliran Menhub bertanya kepada Rajo Sampono, “Bagaimana dengan pak Datuk?,” tanya Menhub.
Rajo Sampono berkata, “Jawab saya berbeda dari pak gubernur dan pak bupati. Mohon maaf, pak Menteri saya tak punya jabatan di pemerintahan. Namun, saya akan pertaruhkan kepala saya demi pembangunan bandara di Ketaping,” jawab Rajo Sampono tegas.
Mendengar itu, Menhub langsung berdiri dari duduknya, dan memeluk Rajo Sampono dengan sukacita.
Lantas, setelah pertemuan itu, seperti dituturkan Rajo Sampono dalam berdiskusi ringan di lepas Walikorong Talao Mundam di seputar Bandara BIM, Rajo Sampono disuruh besoknya ke Jakarta, untuk menerima arahan dari Menhub.
“Saya masih ingat, begitu sampai di Jakarta, karena sudah sore, langsung ke rumah dinas Menhub. Dan Menhub menyampaikan beberapa pesan, antara lain, jangan sampai pihak Jepang yang mengerjakan pembangunan terganggu di lapangan. Karena Bandara ini, proyek rugi. MOU ditandatangani sebelum kebijakan moneter, mau tidak mau pihak Jepang harus mengerjakan. Bila sampai terganggu yang rugi Sumatera Barat,” begitu pesan Menhub, ungkap Rajo Sampono masih mengingatnya.
Benar, saja dugaan pak Menhub, ungkap Rajo Sampono, begitu pihak kontraktor Jepang mulai bekerja membangun, yakni kontraktor Shimizu dan Marubeni JO serta PT Adhi Karya, sangat banyak gangguan dan tantangan dari masyarakat, terutama menyangkut soal pembebasan lahan. Dan sampai berita ini ke DPR RI.
Dan, cukup sengit perdebatan di Komisi II DPR RI itu. Bahkan, DPR RI, sempat minta ditangguhkan pembanguan Bandara. “Di sinilah saya yang hadir di gedung DPR itu, angkat bicara, saya menjamin tidak ada masalah dalam soal pembebasan lahan pembangunan bandara. Mulanya saya dibentak oleh pimpinan sidang, orang Batak ketika itu. “Saudara siapa?”, bentak pimpinan sidang itu.
Langsung saya jawab, ujar Rajo Sampono, “Kalau di Jogya, Hemengkubowono, di Sumatera Barat saya Rajo Sampono. Dia nangkono, saya nangkene. Urusan tanah di Sumbar urusan saya, karena saya seorang raja, dan itu urusan tanah Ulayat saya, masyarakat cuma punya hak garap bukan hak milik. Dan, kalau ada masyarakat yang kurang puas, tuntut saya ke pengadilan, bila saya kalah saya akan penuhi tuntutan masyarakat.
Rajo Sampono masih ingat, tiba-tiba dalam persidangan itu, muncul seorang dari Fraksi ABRI, dia menginterupsi pimpinan sidang, sambil menegaskan, ini bukan masalah kita, ini masalah adat, kita serahkan saja kepada pimpinan adatnya.
Akhirnya sidang memutuskan masalah tanah bandara, diserahkan sepenuhnya kepada Rajo Sampono, selaku pemegang hak Ulayat.
Begitulah, Rajo Sampono, pasang badan demi pembangunan bandara Ketaping (sebelum bernama BIM). Dan, sesuatu yang luarbiasa sempat juga terjadi ketika perusahaan dari Jepang, sedang bekerja.
“Saya terpaksa angkat pengganggu itu, ke kantor polisi. Saya terpaksa main keras dan tegas, untuk kenyamanan pelaksanaan pembangunan. Dan, itu tidak sekali kejadiannya, bahkan berkali-kali,” ujar Rajo Sampono sambil mengenang masa-masa pembangunan bandara.
Pekerjaan pembangunan bandara, menelan dana 9,4;Milyar Yen, atau setara dengan Rp990 Miliar. Sepuluh persen merupakan pinjaman dari pihak Jepang dari Japan Bank Internasional Coorporation. Bandara yang dibangun tahun 2001 itu, mulai difungsikan 22 Juli 2005 sebagai pengganti Bandar Udara Tabing.
Pada tahun 2006, Kementerian Agama, menetapkan BIM sebagai embarkasi dan debarkasi haji wilayah Sumbar, Bengkulu dan sebagian Jambi. Pada awalnya BIM beroperasi hingga pukul 21.00 wib, namun sejak 1 Januari 2012 PT Angkasa Pura II, menetapkan jam operasi diperpanjang menjadi pukul 00,00 wib.
Bandara BIM, mampu menampung berbagai jenis pesawat, di antaranya, Air Bus A-300, Air Bus A-320, Air 72, Boeing 747, Boeing 777, dan jenis pesawat lain.
Demikian, sekilas, kebaradaan Bandara Internasional Minangkabau, dimana sosok Rangkayo Rajo Sampono, ada dibalik perjuangannya, dengan Bupati Muslim Kasim, serta Gubernur Zainal Bakar, sebagai legacy dari buah kepemimpinan.*)
