JAKARTA, AmanMakmur —Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) menggelar rapat kerja dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Country Office of Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam rangka mengadakan kerja sama untuk menghadapi perubahan iklim, Rabu (17/1/2024).
Ketua BKSP Darmansyah Husein menyampaikan saat ini dunia sedang menghadapi tiga krisis lingkungan hidup yang luar biasa yaitu perubahan iklim (climate change), serta ancaman hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity loss) dan meningkatnya polusi dan limbah (pollution and waste).
Menurutnya, ketiga krisis ini saling terkait dan semakin diperparah dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat celcius pada tahun 2030 yang akan datang.
“Maka untuk mengantisipasi krisis iklim yang terjadi, perlu adanya kerja sama untuk menuntaskan isu mitigasi, adaptasi dan pembiayaan perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia, termasuk peluang-peluang kerja sama teknis, penelitian dan pengembangan, kebijakan, dan edukasi untuk daerah dan masyarakat di daerah, ujarnya.
Menaggapi pernyataan BKSP, Direktur GIZ Office Indonesia, Martin Hansen menyatakan GIZ juga memiliki fokus terhadap tranformasi energi, proteksi hutan, pengurangan karbon pada sektor industri, dan ekonomi hijau.
“GIZ bersedia memfasilitasi kerja sama dengan berbagai negara termasuk Indonesia, dan Bappenas telah menjadi salah satu partner kerja kami dalam mengerjakan proyek-proyek di Indonesia”, tegasnya.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Clasein mengungkapkan Bappenas akan bersedia mengkoordinasi pendanaan yang dibutuhkan oleh provinsi-provinsi di Indonesia dengan GIZ.
“Jika pemerintah daerah tertarik dengan pendanaan yang berasal dari GIZ maupun negara lain, maka harus diusulkan terlebih dahulu kepada Bappenas,” ujarnya.
Senator asal Sulawesi Selatan Lily Amelia mengungkapkan perlunya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan terhadap daerah-daerah di Indonesia, termasuk wilayah Toraja yang memiliki keunggulan di sektor pariwisata.
“Saya kira perlu adanya kerja sama antara pemerintah Sulawesi Selatan dan Jerman untuk menciptakan Toraja yang bersih. Dengan adanya pengelolaan sampah dan transportasi daerah wisata unggulan yang baik di Toraja, peningkatan pengunjung di sana akan dapat tercapai.” katanya.
(Rel/dpd)
