BALI, AmanMakmur —Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Bali dalam rangka pengawasan pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Selasa (16/1/2024).
Sebagian perekonomian masyarakat Bali masih di bawah, sehingga perlu campur tangan kebijakan pusat. Dan saat ini bisa dikatakan bahwa perekonomian di Bali masih kontraksi, dan yang paling dahsyat pada 2020, yakni dengan catatan capaian pertumbuhan perekonomian minus 9%.
“Pada tahun 2021 mulai naik meski masih kontraksi di angka pertumbuhan minus 4%. Mulai tahun 2022 pertumbuhan mulai bergerak positif 4% lebih, dan 2023 sudah mencapai 5% lebih, bahkan bisa melampaui angka pertumbuhan nasional” ungkap Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam sambutannya mewakili Pj Gubernur Bali.
Menurut Sekda Dewa Made Indra, gambaran perekonomian yang mengalami kontraksi pada saat Covid-19, terhentinya sektor pariwisata saat Covid, menggambarkan betapa ekonomi di Bali sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor pariwisata.
Karena tahun 2025 memasuki RPJPN baru, maka semua pengalaman yang terjadi di Bali menjadi pembelajaran jelang RPJPD 2025-2045 nanti dan menjadi catatan dan evaluasi penyusunan RPJPN 2025-2045.
Secara makro, sebut Sekda Made, baik inflasi, ratio gini, usia harapan hidup, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali cukup terkendali dan lebih baik dari angka nasional
“Demikian pula tingkat partisipasi pendidikan juga cukup baik. Kondisi ini tentu dikurangi masa covid,” tukas Dewa Made.
Anggota DPD RI Dr Made Mangku Pastika, MM, dalam sambutannya selaku tuan rumah Dapil Bali menekankan pentingnya jiwa entrepreneurship bagi para kepala daerah.
“Penting agar kepala daerah memiliki pemikiran sebagaimana pengusaha (entrepreneur). Kita mencatat APBD Bali mencapai Rp6,7 triliun, ditambah dengan SDM pemerintahan sebanyak lebih dari 12.000 yang harus dikelola dengan baik untuk menjadikan rakyat sejahtera. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang komprehensif untuk penyusunan RPJPN 2025-2045,” katanya.
Mengingat bahwa UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV DPD RI memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU RPJPN ini guna melakukan evaluasi atas realisasi program pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025.
“Untuk kemudian hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RUU RPJPN Tahun 2025-2045,” kata Fernando Sinaga, dalam sambutannya selaku Pimpinan Komite IV.
Fernando berharap dalam kunjungan kerja tersebut mendapatkan gambaran tentang identifikasi permasalahan mengenai RPJPN Tahun 2005-2025 dan juga inventarisasi masukan dan pandangan mengenai pelaksanaan atas UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.
“Pada akhirnya akan dapat tersusun dokumen rekomendasi atas Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 guna dijadikan dasar dalam pembahasan RUU RPJPN Tahun 2025-2045,” terang Fernando, Senator dari Kalimantan Utara ini.
Hadir pula Pimpinan DPD RI, Dr H Mahyudin, ST, MM yang dalam sambutannya menyampaikan bagaimana peran DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Disebutkannya bahwa DPD lahir semangatnya adalah memperjuangkan kepentingan daerah, dengan memakai paham bikameral karena ada kepentingan-kepentingan yang tidak terwakili di kamar sebelah (DPR).
Dalam sistem ketatanegaraan, bangsa Indonesia punya pemerintah, punya rakyat (diwakili DPR), dan punya wilayah (diwakili DPD RI). Kemudian DPD RI hadir untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan antar daerah atau wilayah satu dengan lainnya.
Lanjutnya, APBN yang terserap di pulau Jawa 59%, kemudian wilayah barat dan Sumatera 20%, selebihnya masuk wilayah timur. Di situlah kehadiran DPD dengan 4 orang wakil di tiap provinsi, agar dapat memperjuangkan kesetaraan antar wilayah.
“Saya berharap dari diskusi ini mendapat masukan-masukan dalam rangka penyusunan UU RPJPN 2025-2045 dan sebagai bahan dalam menyusun pertimbangan APBN. Saya juga berharap Bali segera betul-betul pulih seperti sediakala mengingat Bali merupakan salah satu tempat terindah di dunia” imbuh Mahyudin.
Terkait dengan jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, SSos, MSi dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi jarak antara realisasi pembangunan dengan arah pembangunan pada RPJPD Tahun 2005-2025 di Provinsi Bali pada periode III tahun 2018 terdapat sebanyak 41 indikator (70% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi dan tinggi).
Sementara periode IV tahun 2022 terdapat total sebanyak 31 indikator (80% indikatornya sudah dalam klasifikasi capaian sangat tinggi).
“Kami berharap agar isu strategis mengenai kesenjangan antarwilayah, kapasitas fiskal yang terbatas dan tidak merata antar kabupaten/kota serta kemandirian pangan (ketergantungan pasokan beberapa komuditi pangan dari luar pulau Bali) agar menjadi perhatian untuk dapat dimasukkan ke dalam dokumen rancangan akhir RPJPN 2025-2045,” ucapnya.
Selain itu ia juga berharap agar pembiayaan untuk urusan pemerintah dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar lebih diprioritaskan kepada daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.
Dengan mencermati koridor ekonomi dengan tematik wilayah, dimana Bali tergabung dalam wilayah Nusa Tenggara yakni koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara, super hub pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional agar difasilitasi dalam hal pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal khususnya sektor pariwisata pertanian dan perikanan, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola peningkatan pembangunan wilayah dan .peningkatan ketahanan dan sosial budaya dan ekologi.
Tidak hanya penyampaian paparan, I Wayan Wiasthana juga menyampaikan harapan Pemprov Bali kepada DPD RI, dimana berharap DPD RI menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap implementasi RPJPN di tingkat nasional serta memastikan bahwa prioritas nasional dalam RPJPN terakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan daerah.
“Kami juga menginginkan dukungan dari DPD RI dalam upaya pemberdayaan daerah dan peningkatan otonomi daerah dan berharap DPD RI dapat memperjuangkan kepentingan daerah dalam konteks RPJPN di tingkat nasional” tambah I Wayan Wiasthana.
“RPJPN 2005-2025 segera berakhir, kira-kira angka apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai di Provinsi Bali?” tanya Prof Fadel Muhammad, mewakili Anggota Komite IV.
“Saya melihat pertumbuhan di Bali sudah cukup bagus, dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh BI dan BPS, kalau bicara pariwisata, Bali memang luar biasa, namun perlu juga ditingkatkan sektor lainnya seperti pertanian dan peternakan di Bali” imbuh Senator Gorontalo yang juga Wakil Ketua MPR RI.
Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemprov Bali. Selaku senator dari Bali Made Mangku Pastika, memberi masukan sebelum rapat kerja ditutup.
“Kita harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi paada 20 tahun mendatang. Saran saya, bagaimana kita mempersiapkan SDM Bali yang berkualitas tinggi, intelektual dan memiliki karakter yang kuat, sehingga perubahan atau goncangan apapun yang terjadi, Bali masih dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selain itu sektor lingkungan hidup harus menjadi perhatian Pemprov Bali, buatlah Bali green and clean” imbuh Made Mangku.
Menutup pertemuan, Fernando menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemprov Bali beserta jajaran. ”Semoga apa yang disampaikan Pemprov Bali pada kesempatan Raker hari ini menjadi masukan untuk penyusunan RUU RPJPN 2025-2045 dan hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti, akan kami tindaklanjuti melalui Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja terkait” tutup Fernando.
(Rel/dpd)
