JAKARTA, AmanMakmur — Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan aparat keamanan agar tidak melakukan pendekatan represif terhadap masyarakat adat dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan proyek strategis nasional.
“Masyarakat atau warga negara adalah pemilik kedaulatan Republik yang kemananan hidupnya harus dijaga oleh pemerintah. Kami percaya masyarakat, khususnya masyarakat adat memiliki komitmen untuk mendukung setiap agenda pembangunan nasional, selama dilakukan secara ramah dan tidak mengabaikan hak juga keberadaan mereka”, ujar Sultan melalui keterangan resminya, Sabtu (15/9/2023).
Menurutnya, pembangunan nasional pada skala apapun harus mendapatkan persetujuan dan melibatkan peran serta masyarakat setempat. Oleh karenanya sejak awal pemerintah perlu melakukan kajian sosiologis yang utuh pada setiap unit proyek di daerah manapun.
“Terutama pada kawasan yang dinilai rentan dan memiliki histori konflik agraria yang panjang. Artinya, Jika dinilai tidak memungkinkan secara sosiologis pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk melakukan pembangunan di kawasan tersebut”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Meskipun, kata Sultan, pemerintah sudah memiliki calon investor dengan nilai investasi yang fantastis. Karena ketentraman sosial dan warisan budaya masyarakat setempat jauh lebih berharga dari sekedar investasi.
“Dan saya kira konflik agraria seperti yang terjadi di Rempang Kepulauan Riau adalah isu lawas yang lebih disebabkan oleh pengabaian negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Kawasan pemukiman masyarakat adat seharusnya bisa dijadikan sebagai bagian dari kawasan Rempang Eco-City yang dibangun”, sambungnya.
Sehingga, lanjut Sultan, pemukiman masyarakat adat tidak perlu ada yang digusur atau direlokasi. Terjadi kolaborasi budaya dan kawasan industri dan zona pariwisata modern yang menakjubkan di wilayah terdepan NKRI.
(Rel/dpd)
