PADANG, AmanMakmur— Mengawali tahun 2023, Komisi Informasi (KI) Sumbar kembali menggelar sidang sengketa informasi publik, Kamis (5/1/2023), di ruang sidang KI Sumbar, Jl Sisingamangaraja Padang.
KI Sumbar menyidangkan register 24 yang beragendakan pembuktian dengan para pihak, dimana Daniel selaku Pemohon dan Pengadilan Negeri (PN) Padang sebagai Termohon, diketuai Adrian Tuswandi dengan Tanti Endang Lestari dan Nofal Wiska sebagai anggota majelis komisioner.
“Untuk pembuktian ini kami ingin mengetahui penguatan dan bukti apa yang para pihak sampaikan di persidangan ini sehingga menjadi fakta persidangan,” ujar Adrian begitu skorsing sidang dicabut.
Terjadinya sengketa informasi publik karena permohonan Daniel tidak diberikan oleh PPID PN Padang.
“Saya minta berita acara persidangan terhadap keterangan saksi ahli pada dua perkara korupsi yang bertolak belakang. Ini saya gunakan dalam rangka akan membuat judul skripsi,” ujar Daniel.
Mentari, Nisrina dan Ardison selaku kuasa PN Padang mengatakan berita acara adalah informasi dikecualikan berdasarkan KKMA RI, 2.144 tahun 2022.
“Selain itu dalam pengajuan yang diinginkan Pemohon untuk akan membuat judul skripsi, karena itikad baik kita tetap mengarahkan Pemohon. Kalau prosedurnya, Pemohon mestinya mengajukan surat permohonan, melampirkan surat dari kampus dan dari Kesbangpol,” ujar Nisrina.
Ardison selaku kuasa Ketua PN Padang juga menegaskan berita acara persidangan sebenarnya sudah termaktub di putusan perkara.
“Semua terungkap di persidangan dicatat panitera di bawah sumpah, dituangkan pada putusan yang menjadi bahan pertimbangn bagi majelis hakim sebelum memutus perkara,” ujar Ardison.
Bahkan, jika Pemohon ingin membandingkan dua putusan, menurut Mentari itu kompetensinya tidak di Komisi Informasi.
“Pemohon silahkan melakukan uji eksaminasi putusan, bisa inisiatif para pihak, atau bisa lewat Komisi Yudisial,” ujar Mentari.
Majelis Komisioner terlihat aktif menggali agenda pembuktian di register 24 tersebut.
“Ini akan membuat judul skripsi, setahu saya prosedur untuk penelitian atau pra penelitian ada administrasinya,” ujar Tanti Endang Lestari.
Sidang perdana sengketa informasi publik di KI Sumbar ada tiga register. Dua dengan Termohon PN Padang dan satu Termohon BPKP.
“Untuk Termohon BPKP minta undur sidang karena yang hadir langsung kuasa dari BPKP Pusat,” ujar Paniera Pengganti Kiki Eko Syahputra.
(Rel/ki)
