• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Badan Publik Abaikan KIP Bisa Masuk Ranah Pidana

Selasa, 28/6/22 | 09:55 WIB
in Berita
0
Suasana Rakor dan Workshop PPID Lingkup Pemprov Sumbar. (Foto : ki)

BUKITTINGGI, AmanMakmur.com — Keterbukaan informasi walaupun hanya sebagai tugas tambahan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di OPD Pemprov Sumbar, bukan berarti disepelekan. Karena pengabaian UU No 14 Tahun 2008 memiliki konsekuensi luas, termasuk ranah pidana.

Dalam Rakor dan Workshop PPID Lingkup Pemprov Sumbar, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska menegaskan bahwa kelalaian dari PPID Pelaksana maupun staf di OPD dalam melayani permohonan informasi, tidak hanya merugikan PPID.

“Kita tentu tidak ingin Pak Sekdaprov dipanggil polisi dan menjadi tersangka pidana informasi karena kelalaian dari PPID Pelaksana dan ASN, karena itu jangan anggap enteng permohonan informasi publik,” papar Nofal Wiska.

LihatJuga

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Agam Komit Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkab Agam Komit Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kamis, 09/7/26 | 22:00 WIB
6
Bupati Eka Putra Kunjungi Kementerian PU, Bahas Soal Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat

Bupati Eka Putra Kunjungi Kementerian PU, Bahas Soal Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat

Kamis, 09/7/26 | 21:47 WIB
3
Menteri PU Dody Hanggodo Kunjungi Jembatan Enang-Enang yang Dibangun Masyarakat Bener Meriah Aceh Secara Swadaya

Menteri PU Dody Hanggodo Kunjungi Jembatan Enang-Enang yang Dibangun Masyarakat Bener Meriah Aceh Secara Swadaya

Kamis, 09/7/26 | 21:32 WIB
9

Bimtek ini digelar oleh Diskominfotik Provinsi Sumbar dihadiri oleh Sekretaris Dinas OPD dan operator PPID Pelaksana pada 28-30 Juli 2022.

Selain itu, Nofal juga mengungkapkan sengketa informasi yang masuk ke KI Sumbar dominan terjadi karena ketidakpahaman ASN terhadap prosedural keterbukaan informasi publik.

“Mulai sekarang sekdis selaku PPID Pelaksana mau tidak mau harus memahami UU No 14 Tahun 2008 dan peraturan turunannya,” tegas Nofal.

Dalam kegiatan tersebut Ketua KI Sumbar juga meminta BPSDM untuk memasukkan kurikulum dalam diklat-diklat mulai dari prajabatan sampai ke Diklat PIM.

“Seluruh ASN harus memahami tentang KIP maka salah satu cara efektif adalah memberikan pemahaman melalui diklat, sehingga pemahaman bisa merata ke seluruh ASN,” harap Nofal yang langsung ditanggapi positif oleh perwakilan BPSDM.

Komisioner Bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari, pada sesi selanjutnya memaparkan tentang koordinasi dan kolaborasi antara KI Sumbar dan seluruh PPID.

“Kolaborasi menjadi kata kunci untuk Sumbar Informatif, KI Sumbar siap membuka diri, dan kita tidak ingin KI berjumpa dengan PPID Pelaksana di ruang sidang KI,” tutur Tanti.

Dalam diskusi dengan peserta, Tanti juga mengupas secara mendalam tentang monitoring dan evaluasi (monev) KI Sumbar, serta diskusi tentang sengketa informasi yang masuk ke KI Sumbar.

(Rel/ki)

Post Views: 318
ShareSendShare
Previous Post

Rocky Gerung Sebut People Power Alat Uji Kedaulatan Rakyat

Next Post

Nevi Zuairina Suarakan Aspirasi Masyarakat Sumbar-Riau Soal Koneksi Jalan Tol

Next Post
Nevi Zuairina Suarakan Aspirasi Masyarakat Sumbar-Riau Soal Koneksi Jalan Tol

Nevi Zuairina Suarakan Aspirasi Masyarakat Sumbar-Riau Soal Koneksi Jalan Tol

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,263)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,451)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,090)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,740)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,712)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (8,051)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,120)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,563)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,515)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,567)

Berita Lainnya

Sultan B Najamudin: Persoalan Guru Non Sertifikasi Sudah Mendesak untuk Diselesaikan

Sultan B Najamudin: Persoalan Guru Non Sertifikasi Sudah Mendesak untuk Diselesaikan

Rabu, 12/7/23 | 17:46 WIB
9

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima rombongan dari PGNSI. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Wakil Ketua DPD RI...

Ketua DPRD Sumbar: Meski WTP Tapi Pengelolaan APBD Tahun 2021 Belum Maksimal

Ketua DPRD Sumbar: Meski WTP Tapi Pengelolaan APBD Tahun 2021 Belum Maksimal

Selasa, 07/6/22 | 12:49 WIB
7

Rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. (Foto : Nov) PADANG,...

LaNyalla Berharap Industri Sarung Tenun Desa Wedani Jadi Inspirasi di Jatim

LaNyalla Berharap Industri Sarung Tenun Desa Wedani Jadi Inspirasi di Jatim

Minggu, 06/2/22 | 13:57 WIB
10

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : dpd) JAWA TIMUR, AmanMakmur.com --- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud...

BULD DPD RI: Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Antara Desa dan Sektor Belum Optimal

BULD DPD RI: Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Antara Desa dan Sektor Belum Optimal

Kamis, 13/2/25 | 21:54 WIB
7

Suasana rapat BULD DPD RI. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur ---Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa dan sektor belum optimal. Demikian...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.