JAKARTA, AmanMakmur.com —Komite IV DPD RI mengatakan capaian inflasi nasional pada tahun 2021 hanya sebesar 1,87 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target dalam APBN 2021 yang dipatok oleh pemerintah yakni tiga persen.
“Inflasi 2021 yang berada di bawah target pemerintah lebih disebabkan pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi. Namun terdapat beberapa komoditas, terutama komoditas pangan pokok yang mengalami kenaikan harga di atas normal,” ucap Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto saat RDP dengan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (4/4).
Senator asal Kalimantan Barat ini menambahkan dalam pengendalian inflasi di daerah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten. Keberadaan TPID ini memiliki fungsi yang vital dalam koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disebabkan oleh tekanan harga.
“Faktanya TPID di daerah tidak memiliki standar capaian kinerja yang sama. Terdapat TPID yang bagus, namun juga terdapat TPID yang kinerjanya kurang bagus. Adanya variasi kinerja ini menjadikan pengendalian inflasi di daerah tidak bisa merata maksimal,” kata Sukiryanto.
Sukiryanto juga menyoroti belum mendalamnya literasi keuangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kasus penipuan investasi bodong, penipuan asuransi serta masyarakat yang terjerat pinjaman online illegal. “Literasi keuangan masyarakat masih belum merata, akibatnya masih marak kasus-kasus penipuan,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim berharap BI bisa segera mengantisipasi perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan melonjaknya harga minyak dunia. Untuk itu BI harus menyiapkan langkah-langkah kongkrit sehingga tidak menambah parah perekonomian masyarakat. “BI harus segera mengantisipasi perang ini. sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jambi Elviana merasa pesimis atas prediksi BI bahwa perekonomian Indonesia akan meningkat pada tahun 2022. Pasalnya, di awal tahun saja masyarakat telah dikagetkan oleh kenaikan minyak goreng dan BBM. “Saya kurang yakin atas prediksi BI bahwa tahun ini perekonomian Indonesia akan meningkat. Karena jelang puasa saja masyarakat dikagetkan kenaikan minyak goreng dan BBM,” terangnya.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang mengkritisi bantuan sosial sebesar Rp. 300.000 kepada masyarakat yang rentan. Bantuan tersebut menurutnya justru akan memperkuat kapitaslis. “Saya meminta kepada Pak Presiden tidak bagus memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Justru hal itu memperkuat kapitalis,” lontarnya.
Selain itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pertumbuhan ekonomi 2021 meningkat mencapai 3,69 persen jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07 persen. Perbaikan pertumbuhan terjadi di hampir seluruh sisi pengeluaran dan lapangan usaha.
“Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 terjadi di seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, serta diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan,” ujarnya.
Perry juga meyakini pada 2022 pertumbuhan akan lebih tinggi sekitar 4,7-5,5 persen. Hal itu didukung konsumsi rumah tangga dan investasi, serta ekspor yang tetap baik. “Kuatnya kinerja ekonomi didukung akselerasi vaksinasi, kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan BI,” paparnya.
(Rel/dpd)
