JAKARTA, AmanMakmur.com –— Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengapresiasi komitmen dan dukungan anggaran Pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia.
Hal ini disampaikan Sultan saat memberikan keterangan kepada awak media sesaat setelah melakukan soft launching platform digital khusus UMKM binaannya Smeshub Indonesia di Grand Indonesia Mall Jakarta, Jum’at (25/3).
“UMKM Indonesia memiliki potensi dan peran yang sangat strategis dalam memperkuat daya tahan fundamental ekonomi nasional. Karena Kontribusinya yang sangat penting bagi PDB Indonesia, maka atensi anggaran yang besar adalah strategi yang tepat bagi proses pemulihan ekonomi nasional”, ungkap Sultan.
Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan dalam pemberdayaan UMKM sebaiknya tidak sekedar menjadi instrumen pembiayaan, tapi seharusnya lebih banyak di-spend pada kebutuhan perbaikan manajemen bisnis dan peningkatan kualitas produk UMKM yang ada.
“Manajemen bisnis menjadi faktor paling menentukan dalam proses pengembangan UMKM. Hal inilah yang menyebabkan UMKM Indonesia sulit naik kelas, dan hari ini Smeshub Indonesia menawarkan sebuah solusi yang tepat secara komprehensif kepada UMKM Indonesia”, kata mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa, sudah saatnya UMKM Indonesia dikembangkan melalui sebuah ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Potensi demografi dan SDA Indonesia yang luar biasa harus dieksplorasi secara gotong royong atau kolaborasi. Antara usaha, mikro atau bahkan ultra mikro harus dengan usaha kecil menengah harus saling menopang dan memberdayakan.
Presiden Jokowi mengungkapkan sektor UMKM dalam negeri akan terus bergelora. Pemerintah pun memberi perhatian besar, di antaranya dengan mengalokasi anggaran stimulus sebesar Rp400 triliun pada 2022.
Kepala Negara mengungkapkan, bergeloranya UMKM dipengaruhi oleh tiga faktor pendukung dari sisi pembiayaan, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan anggaran badan usaha milik negara (BUMN).
Dari ketiga faktor tersebut, presiden mengharapkan anggaran yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022.
(Rel/dpd)
