AGAM, AmanMakmur.com—Menjadi kebiasaan bagi Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Hj Nevi Zuairina pada akhir pekan rutin turun ke daerah pemilihannya, dan kali ini memilih Kabupaten Agam sebagai lokasi kunjungannya untuk berdialog dengan tokoh masyarakat setempat.
Pascapemilihan walinagari serentak beberapa waktu lalu, telah terpilih para walinagari yang merupakan tokoh lokal yang akan memimpin nagari-nagari.
Nevi berkesempatan bersilaturahmi dengan para walinagari terpilih dan melakukan dialog berbagai tema, mulai dari perkenalan hingga membahas pembangunan kawasan-kawasan potensial.
LihatJuga
“Pertemuan Saya dengan para walinagari di Agam ini dalam rangka merencanakan membangun negeri pada masa yang akan datang. Hal-hal yang bisa dikerjasamakan, termasuk menyerap aspirasi-aspirasi mereka akan menjadi bahan kami pada masa persidangan yang saat ini terus berlangsung hingga akhir Februari sebelum masuk masa reses”, tutur Nevi.
Legislator dari PKS ini mengatakan, Kabupaten Agam memiliki spot-spot wilayah atau daerah yang dapat dikembangkan sesuai potensinya. Kabupaten ini dilalui wilayah pegunungan yang terbentuk dari 2 jalur basin, yang memiliki garis pantai sepanjang 43 km dan sungai berukuran kecil yang bermuara di Samudera Hindia, seperti Batang Agam, dan Batang Antokan.
Lebih dari 38,1% luas kabupaten ini, atau sekitar 85 km² merupakan daerah yang masih ditutupi hutan lebat.
Nevi melanjutkan, Kabupaten Agam akan dapat menemukan potensi-potensinya yang tersebar di 16 kecamatan dan 82 nagari dimana luas wilayahnya mencapai 1.804,30 km² dan penduduk 524.906 jiwa berdasar sensus penduduk tahun 2017.
“Di masa yang akan datang, sinergi pusat dan daerah akan dapat mempercepat proses pembangunan, baik sarana fisik maupun ilmu pengetahuan. Komunikasi dengan walinagari sangat penting untuk menyambungkan antara kebutuhan dan alokasi program, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebutuhan atau aspirasi dari wali nagari akan sangat valid karena mereka yang bergelut di masyarakat dan mengetahui persis semua kebutuhan yang ada di lapangan”, kata Nevi.
Anggota DPR yang duduk di Komisi VI ini mencontohkan program kegiatan yang bersifat ilmu pengetahuan adalah pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang ada di Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan atau kementerian untuk meningkatkan skill kelompok masyarakat.
Misalnya pendidikan peningkatan pengelolaan keuangan pada UMKM, pendidikan pelatihan wirausaha baru pada skala kecil. Sedangkan untuk sarana-prasarana, misalnya pada pembangunan sarana ibadah, pendidikan atau bahkan bantuan alat mesin pertanian dapat diupayakan sesuai aspirasi dan disetujui dalam bentuk verifikasi.
“Semoga komunikasi-komunikasi dengan walinagari ini dapat terus berlanjut, merata se Sumbar, bukan hanya satu kabupaten kota saja. Semakin banyak bersilaturahmi, semakin terbuka kesempatan untuk membangun kerjasama dan meningkatkan kualitas sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
