JAKARTA, AmanMakmur.com — Komite I DPD RI bahas wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Senin (22/11).
Dalam sambutannya, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyampaikan bahwa pembangunan dan pengelolaan IKN yang sedianya bertujuan untuk mewujudkan kota yang ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia ini memerlukan pertimbangan secara ekonomis, sosiologis dan ekologis.
Tidak hanya itu, pertimbangan aspek teknis kesiapan lahan dan kesiapan konstruksi tidak kalah pentingnya. Pada aspek ini diperlukan pembiayaan yang sangat besar dan waktu yang cukup lama.
LihatJuga
”Secara teknis pembangunan Ibu Kota Negara memerlukan penataan ruang dan kewilayahan yang matang. Pemerintah perlu meninjau kembali rencana pemindahan Ibu kota Negara ini, untuk mewujudkan itu semua bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Pasti ada tantangan yang dihadapi dan memerlukan sumber daya yang luar biasa besar terutama dari segi pembiayaan” ungkap Fachrul.
Pada kesempatan itu Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN masih selalu menyiapkan berbagai perencanaan strategis IKN yang dibutuhkan.
”Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan masukan dari lembaga manapun termasuk DPD RI,” ujar Dirjen itu.
Hal senada disampaikan oleh Dirjen Karya Cipta Kementerian PUPR bahwa fokus pembangunan IKN pada rencana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sehingga skala prioritas tersebut bisa dipertimbangkan oleh berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dengan sebaik mungkin.
“Ibukota Negara Baru sendiri akan melewati berbagai tahapan dan rancangan pembangunan yang panjang, tetapi dalam waktu dekat ini IKN sendiri akan berfokus kepada pembangunan KIPP,” jelasnya.
Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang menyampaikan hal yang cukup komprehensif terkait IKN ini. Semenjak Indonesia dan bahkan dunia mengalami kejadian luar biasa Covid-19, Ia yang semula menyambut baik terkait pemindahan IKN mulai pesimis akan terealisasinya pemindahan IKN tersebut.
”Tahun 2019 lalu, saya termasuk orang yang paling bahagia saat ditentukannya Kalimantan sebagai salah satu calon Ibu Kota Negara. Namun saat Presiden menyampaikan nota pertimbangan pembangunan APBN 2022 pada Sidang Bersama lalu, program prioritas diutamakan pada pendidikan, kesehatan, pariwisata, perlindungan sosial dan ketahanan pangan. Saat itu tidak disebutkan terkait pembangunan IKN ini,” jelasnya.
Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur, Abraham Liyanto, Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Achmad Sukisman Azmy, Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau, Richard Pasaribu, dan Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Nanang Sulaiman sepakat bahwa rancangan anggaran IKN, implementasi pembangunan hingga evaluasi rangkaian konstruksi menyeluruh harus dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Hal ini dikarenakan mega proyek ini akan memakan waktu panjang dan anggaran yang sangat besar.
Pada RDP tersebut, Komite I DPD RI minta agar Pemerintah melakukan kajian secara komprehensif dan berkelanjutan dengan penuh kehati-hatian terkait proses pemindahan IKN agar pemindahan IKN tidak membebani bangsa Indonesia di masa yang akan datang.
(Rel/dpd)
