MALUKU, AmanMakmur.com—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Tantangan Pembangunan Industri Maritim dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Maluku“, Kamis (3/6), di ruang pertemuan Swiss-Belhotel Ambon.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, sebelum membuka diskusi memberikan penjelasan umum tentang beberapa proyek strategis nasional, salah satunya mengenai implementasi pembangunan proyek strategis Provinsi Maluku, seperti Blok Masela, LIN, Pelabuhan Terpadu (HAP dan Perikanan) serta pariwisata Maluku yakni di Pulau Banda.
“Akan ada investasi yang cukup besar sekitar Rp20 triliun. Ini akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja yang ada dibsitu,” ujar Nono Sampono.
Nono Sampono memperkirakan akan ada kebutuhan tenaga kerja di atas 20 ribu orang guna mengoperasikan dan merawat kilang pascakonstruksi, sampai sektor pendukung lainnya, hingga UMKM juga akan terlibat.
“Akan ada multiplier effect terhadap industri turunan yang berfokus bidang industri, konstruksi, migas serta pengembangan sektor agrikultur” kata Nono.
Kegiatan ini diinisiasi anggota DPD RI Dapil Maluku, guna membahas tentang tantangan pembangunan industri maritim dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Maluku. Tujuan utama diselenggarakan diskusi ini, adalah untuk memperoleh informasi tentang strategi pembangunan infrastruktur maritim, khususnya di Kawasan Indonesia Timur dalam rangka upaya peningkatan konektivitas maritim.
Selain itu, FGD ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategi dan kebijakan yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak terkait, mampu membangun sinergi dan kebersamaan dalam upaya mendukung kebijakan peningkatan produksi migas yang secara otomatis akan mengakselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan ketahanan energi daerah, peningkatan indeks pembangunan manusia dan percepatan pembangunan infrastruktur, serta secara paralel mampu mendorong keterlibatan serta peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan migas Blok Masela secara kondusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Pada diskusi tersebut, Rektor Unpatti Ambon Prof .M J. Saptenno bertindak sebagai moderator, dan dihadiri Kementerian Investasi/BKPM diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Indra Darmawan, Kementerian Perhubungan diwakili Kepala Distrik Navigasi Kelas I Ambon Herwanto.
Sedangkan SKK Migas diwakili Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku Subagyo, Kementerian ESDM diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan SDA Sampe L Purba, dan Kementerian KKP diwakili Direktur Kepelabuhanan Perikanan Frits P Lesnussa.
(Rel/dpd)
