JAKARTA, AmanMakmur.com — Anggota Komisi I DPR RI dari Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun untuk melakukan modernisasi alat-alat utama persenjataan (Alutsista).
Sebab, menurut politisi senior PDI-P itu, hal tersebut baru rencana yang disampaikan Kemhan. “Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan,” kata Hasanuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (29/5), seperti dikutip di laman kontan.co.id.
Menurutnya, rencana itu masih dikaji dan tentu disesuaikan dengan keuangan negara. Termasuk skema yang akan dilakukan seperti apa, masih dibahas di Kementerian Keuangan.
LihatJuga
“Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum,” tegasnya.
Kendati demikian, Hasanuddin menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah-langkah modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Sebab, nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.
Ia mengatakan, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
“Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutista TNI yang hampir 70% sudah tua, tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Namun karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya,” jelasnya.
Sekadar diketahui, dalam meremajakan alutsista, Kemenhan mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Menkeu dan DPR.
Hasanuddin berharap Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista ini, meski tak sepenuhnya. Persetujuan Presiden dinilai akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent cukup tinggi.
“Kami semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI,” tandasnya.
(Putrie)
Sumber : kontan.co.id
