JAKARTA, AmanMakmur.com —Target pemerintah untuk bisa menerapkan ekosistem logistik nasional atau national logistic ecosystem (NLE) di delapan pelabuhan, bagi Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin adalah kebutuhan dalam pengelolaan salah satu sumber pendapatan negara.
Melalui keterangan tertulisnya Jum’at (19/3), senator muda asal Bengkulu ini memberikan seruan dukungan terhadap program yang sedang dicanangkan tersebut.
“Kita sepakat atas pernyataan bahwa potensi sumber daya alam negara kita sangat besar dan seharusnya bisa menarik investasi yang luar biasa. Tapi kerumitan birokrasi seringkali membuat para investor berpikir ulang untuk mengucurkan dananya. Masalah ini bersumber dari izin hingga data kita selalu menjadi hambatan investasi,” ujarnya.
Dalam acara peluncuran Batam Logistic Ecosystem, Kamis (18/3), Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut B Panjaitan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti masalah sisi logistik, lantaran sistem belum efisien. Biaya logistik di Indonesia lebih tinggi 10 persen ketimbang di Singapura, yakni mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan biaya logistik Singapura hanya 13 persen.
“Kita optimis, target pemerintah dengan hadirnya kebijakan NLE untuk mengintegrasikan seluruh sistem logistik nasional yang mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir dari arus logistik barang domestik ataupun internasional akan menarik investasi ke dalam negeri. Sebab sesuai dengan tujuannya bahwa selain keinginan memangkas ongkos logistik Indonesia yang cenderung mahal, juga akan membuat proses perizinan lebih terpusat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien”, tambahnya.
Melalui NLE, pemerintah mengatur adanya penghematan ongkos dan waktu pengiriman logistik dengan penyederhanaan dari empat kegiatan yang ditransformasikan secara digital.
Keempatnya adalah penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran petikemas (SP2) yang dilakukan secara online dengan perkiraan efisiensi Rp402 miliar per tahun serta pemesanan truk melalui e-trucking dengan penghematan Rp975 miliar per tahun.
Efisiensi waktu yang ditimbulkan setelah ada layanan DO dan SP-2 online mencapai 91 persen, sedangkan e-trucking menghemat waktu 50 persen. Kemudian, penyampaian dokumen dan pemeriksaan Bea Cukai serta karantina melalui single submission serta single joint inspection yang akan menghemat Rp85 miliar per tahun. Layanan ini juga mengefisienkan waktu sampai 35-56 persen.
Terakhir, pengangkutan kapal atau bongkar muat dengan single submission yang dapat menghemat ongkos Rp60 miliar per tahun. Efisiensi logistik ini tidak hanya akan menghemat ongkos secara material. Melainkan juga terjadi penghematan waktu proses pengurusan izin hingga 74 persen.
“Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta antara Benua Asia dan Benua Australia. Secara internasional, Indonesia ada di posisi strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Posisi silang tersebut juga menjadi pintu Indonesia dalam pembangunan ekonomi karena akses ke pasar dunia terbuka dengan luas. Jadi rencana pemerintah mengintegrasikan delapan pelabuhan akan memaksimalkan keuntungan demografis yang dimiliki. Dan sudah waktunya mengembalikan kejayaan kita sebagai negara maritim”, tutupnya.
(Rel/DPD-RI)
