Oleh: Wiztian Yoetri
(Wartawan Senior)
BUPATI Padang Pariaman, Dr. H. Jhon Kenedy Azis (JKA), memilih turun langsung ke lapangan setiap akhir pekan. Ia mengayuh sepeda atau mengendarai sepeda motor untuk menyusuri nagari-nagari yang berada di wilayah pemerintahannya. Ia menyebut aktivitas itu sebagai “putar roda”, sebuah cara kerja untuk menjemput aspirasi masyarakat secara langsung.
Kabupaten Padang Pariaman mencatat sekitar 467 ribu jiwa penduduk pada 2025. Lebih dari separuh penduduk berada pada usia produktif yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan usaha kecil. Struktur ekonomi daerah bertumpu pada sekitar 60 ribu tenaga kerja di sektor pertanian dengan nilai produksi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di tingkat rumah tangga, konsumsi per kapita masyarakat berada pada kisaran Rp10–13 juta per tahun. Angka ini masih berada di bawah pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kondisi tersebut menjadikan akses infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pasar sebagai faktor penentu utama pergerakan ekonomi nagari. Dalam konteks itu, setiap intervensi pembangunan infrastruktur di tingkat nagari tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga langsung berkaitan dengan sirkulasi ekonomi masyarakat sehari-hari.
JKA mengajak para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut bergerak bersamanya. Ia meminta pejabat teknis melihat kondisi lapangan secara langsung, bukan hanya membaca laporan administratif. Ia mengarahkan rombongan menyusuri wilayah yang selama ini minim sentuhan pembangunan. Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara menjelaskan, tim memilih titik-titik dengan tingkat perkembangan rendah sebagai sasaran utama. Ia juga menegaskan, wilayah tertinggal menjadi prioritas utama dalam agenda kunjungan lapangan tersebut.
Rombongan “putar roda” baru-baru ini menyusuri jalur Lubuk Gadang di Kecamatan Aur Malintang. Jalan tersebut berbatasan dengan Kabupaten Agam. Masyarakat setempat masih menggunakan jalan tanah yang pertama kali dirintis pada masa Bupati Anas Malik sekitar empat dekade lalu. Warga menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung kepada Bupati JKA. Mereka menjelaskan fungsi jalan tersebut sebagai jalur utama transportasi harian dan jalur distribusi hasil pertanian ke pasar. JKA mendengar aspirasi itu secara langsung di lokasi tanpa perantara birokrasi. Khusus konteks ini, setiap kilometer jalan yang dibuka atau diperbaiki tidak berhenti sebagai proyek fisik semata, tetapi menjadi jalur distribusi ekonomi masyarakat yang menghubungkan produksi pertanian dengan pasar yang lebih luas.
Setelah berdialog dengan warga, JKA menetapkan langkah konkret. Ia memerintahkan peningkatan jalan tersebut melalui pengaspalan sepanjang satu kilometer pada tahun berjalan. Ia juga menargetkan penyelesaian total ruas sepanjang empat kilometer hingga tahun 2029 melalui tahapan pembangunan bertahap. JKA kemudian menggerakkan perangkat daerah untuk memasukkan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta SKPD menyusun tahapan teknis agar pekerjaan berjalan terukur dan berkelanjutan.
Pengalaman JKA sebagai anggota DPR RI selama dua periode membentuk pola kerjanya saat ini. Ia terbiasa menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, lalu menerjemahkannya ke dalam program pembangunan melalui skema pokok-pokok pikiran. Ia membawa kebiasaan itu ke dalam ruang eksekutif ketika memimpin daerah. Selama masa legislatif, JKA mendorong berbagai program infrastruktur dan sosial di Sumatera Barat II, termasuk Padang Pariaman. Ia memanfaatkan hasil kunjungan lapangan untuk memperkuat usulan kebijakan dan penganggaran pembangunan.
Pengamat infrastruktur, Ir. Soehinto Sadikin, menilai langkah JKA sebagai praktik kepemimpinan lapangan yang efektif. Ia menilai pemimpin perlu melihat langsung kondisi wilayah agar kebijakan yang lahir sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Soehinto juga menilai interaksi langsung antara pemimpin dan warga mempercepat identifikasi masalah pembangunan. Ia menyebut pendekatan seperti ini membantu pemerintah daerah mengurangi jarak antara perencanaan dan realitas.
Kegiatan lapangan JKA juga membuka berbagai persoalan lain di luar infrastruktur jalan. Tim menemukan kondisi jembatan yang rusak, lahan pertanian yang tidak produktif, rumah warga yang tidak layak huni, serta sejumlah potensi lingkungan yang belum berkembang optimal. Tim PKK yang dipimpin Hajjah Nita Azis ikut menggerakkan program sosial dan lingkungan di beberapa titik kunjungan. JKA menjelaskan, ia merasakan suasana kerja yang berbeda ketika berada di lapangan. Ia menyerap langsung percakapan warga, mendengar keluhan, dan mencatat kebutuhan tanpa sekat birokrasi. Ia menilai pengalaman itu membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, sebagian temuan lapangan langsung masuk ke tahap eksekusi, sementara sebagian lain masuk ke tahap perencanaan jangka menengah. Ia meminta perangkat daerah menyusun tindak lanjut secara terukur dan berkelanjutan. Model “putar roda” ini memperlihatkan cara kerja kepemimpinan yang bergerak dari bawah ke atas. Pemimpin hadir di ruang kehidupan masyarakat, mendengar langsung persoalan, lalu mengembalikan hasil temuannya ke dalam sistem kebijakan daerah.
Pepatah Minangkabau menyebut pemimpin ideal berdiri “tinggi seranting, dahulu selangkah”. Dalam praktik JKA, jarak itu menyempit. Ia berjalan bersama warga, menyerap realitas lapangan, dan membawa realitas itu kembali ke meja kebijakan dalam bentuk program yang lebih konkret dan terukur. Teruskan putar roda pak bupati.
! *)
