DHARMASRAYA, AmanMakmur.com —Wakil Bupati Dharmasraya Dasril Panin Dt Labuan membuka acara bimbingan teknis (bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Selasa (25/5), di aula Kantor Bupati Dhamasraya.
Dalam sambutannya Wabup Dt Labuan mengingatkan badan publik harus memberikan informasi yang benar agar tidak menjadi sengketa informasi dan hendaknya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang apa saja memang harus diketahui oleh publik.
“Kalo bisa Dhamasraya tidak ada sengketa informasi publik , tidak ada masyarakat yang tidak memperoleh informasi dari badan publik karena itu adalah hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut,” tutur wabup.
Sementara Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Arif Yumardi mengatakan di dalam UU No 14 Tahun 2008, sebuah badan publik yang menggunakan anggaran negara harus memberikan transparansi informasi.
“Dhamasraya yang merupakan pintu masuk Sumatera Barat hendaknya menjadi wilayah yang informatif sehingga semua keunggulan wilayah Kabupaten Damasraya ini bisa diakses oleh semua masyarakat secara keseluruhan,” ujar Arif.
Selain itu Arif mengatakan, buka dan beri kemudahan akses publik untuk tahu atas semua perencanaan, program dan pelaksanaan serta evaluasi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD alias uang rakyat.
“Dharmasraya mesti pioner lagi mengelola informasi publik dan menjadi teras keterbukaan informasi publik di bagian timur Sumatera Barat, ” ujar Arif.
Bimtek PSI digelar di Dharmasraya hari ini diikuti oleh peserta yang berasal dari walinagari, ormas dan perwakilan PPID Pembantu. Bimtek ini menghadirkan narasumber Anggota DPRD Sumbar Lely Arni, Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi dan dari PPID Utama Pemkab Dharmasraya dengan dimoderatori Asisten Ahli Tiwi Utami.
(Rel / ppid-kisb)
