JAKARTA, AmanMakmur –— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) dengan pemerintah daerah di Sumbar.
Ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak bencana banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Provinsi Sumbar.
Pada rapat pertemuan ini, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa peringatan dini ini bentuk komitmen pusat terhadap tiga kabupaten yang dilanda banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu.
Ketiga wilayah terdampak bencana tersebut di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Kota Padang Panjang.
“Kita berharap pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi masyarakat turut andil dalam pemasangan maupun pemeliharaan instrumen peringatan dini,” ujarnya, Senin (10/6/2024).
Pemasangan perangkat peringatan dini ini, katanya, dapat menjadi contoh kasus yang baik.
Menurut Raditya, modalitas yang dimiliki masyarakat setempat telah ada sehingga ini dapat membantu untuk memahami peringatan dini dan mereka mampu melakukan aksi dini untuk merespons peringatan dini tersebut.
Sementara itu, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengatakan, pemasangan instrumen peringatan dini sangat penting untuk mengantisipasi potensi yang masih akan terjadi di wilayah terdampak saat ini.
“Masih ada sekitar 700 ribu m3 material vulkanik pascaerupsi Gunung Marapi,” terangnya.
Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran dan sensor cuaca.
Berbagai informasi tersebut, sebutnya, akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana.
Udrekh bersama tim dan dukungan BPBD Provinsi Sumbar akan melakukan survei sebagai langkah awal kegiatan pemasangan alat peringatan dini.
Pihaknya telah mendapatkan data dan informasi spasial kondisi pascabencana lahar dingin.
“Ini akan membantu tim untuk menentukan titik perangkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini,” tukasnya.
Selanjutnya, Udrekh menekankan juga pada aspek masyarakat setempat. Sistem peringatan dini tidak sebatas pada perangkat atau fasilitas teknologi yang digunakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.
Hal tersebut bertujuan agar warga paham dan melakukan aksi dini apabila mendengar bunyi sirine peringatan dini. Di samping itu, sosialisasi juga membuat mereka turut merawatnya sehingga keberlanjutan fungsi perangkat dapat terjaga.
Pertemuan persiapan ini dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar dan jajaran, serta perwakilan personel dari direktorat di lingkungan BNPB dan Tatonas.
Sedangkan pada rencana survei, Udrekah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan, di antaranya waktu pelaksanaan kegiatan masih pada rentang transisi darurat, penentuan titik sensor dan sirine, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB rencannya akan bertemu dengan Gubernur Sumbar, khususnya menyampaikan persiapan pemasangan peringatan dini. Kehadiran dan pertemuan bersama gubernur ini sebagai bentuk komitmen kuat dan harapan adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.
Terkait dengan bencana banjir lahar dingin di beberapa kabupaten, data BNPB per 29 Mei 2024 mencatat korban meninggal dunia sebanyak 63 orang dan 10 lain dinyatakan hilang. Operasi pencarian pun telah dihentikan oleh tim SAR gabungan pada 8 Juni 2024 lalu. Sedangkan total kerusakan pada sektor pemukiman mencapai 503 unit, dengan rincian rusak berat 126, rusak sedang 43 dan rusak ringan 334.
(Rel/bnpb)
