PADANG, AmanMakmur — Komisi Informasi (KI) Sumbar menggelar sidang sengketa informasi publik sebanyak 9 register, sejak Rabu 21Juni sampai Jumat 23 Juni 2023.
“Ada 9 register kita sidang sengketakan sejak Rabu sampai Jumat, pada sesi Rabu membacakan putusan terhadap 3 register, sidang Kamis pemeriksaan awal atas 3 regisiter dan Jumat ini, sidang dengan Termohon BPN,” ujar Komisioner yang membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Adrian Tuswandi, Jumat (23/6/202), di kantor KI Sumbar Jl Sisingamangaraja Padang.
Informasinya, sidang kemarin, 2 sidang berujung putusan, 1 putusan register gugur, satu lagi pemeriksaan awal dilanjutkan.
“Sidang dengan Pemohon LBH dan Termohon atasan PPID Utama Pemko Padang dengan objek sengketa terkait informasi publik tentang Pasar yang kewenangannya ada di Pemko Padang,” ujar Ketua Majelis Komisioner Nofal Wiska.
Pada sidang sengketa informasi publik antara LBH dengan Pemko Padang, majelis meminta pihak Pemko Padang duduk di kursi pengunjung.
“Termohon belum bisa dikatakan memenuhi legal standing untuk duduk di kursi Termohon karena tidak mengantongi Surat Kuasa dari Atasan PPID Utama ex-officio Sekdako Padang. Tapi hadir memenuhi panggilang sidang hari ini saya apresiasi. Pada sidang awal berikutnya Pemko Padang selaku Termohon harus memiliki surat kuasa berdasarkan UU 14 Tahun 2008 juncto Permendagri 3 Tahun 2017 yang masih berlaku,” ujar Anggota Majelis Komisioner Adrian Tuswandi.
Sedangkan soal legal standing LBH, terjadi perdebatan antara majelis komisioner, tapi Toaik, biasa Adrian Tuswandi disapa mengatakan, LBH itu Badan Hukum sekaligus Badan Publik.
“LBH punya badan hukum Indonesia, sekaligus badan publik karena penerima dana bantuan publik atau bantuan asing. Sehingga itu sidang awal lanjutan LBH harus memastikan skema pertanggungjawaban publik atas bantuan masyarakat atau dana asing yang bisa diakses oleh publik,” ujar Toaik.
Sedangkan pada sidang kedua kemarin, antara Ryantoni dan Polresta Bukittinggi terkait informasi tentang laporan dugaan pidana.
Tentang sidang hari ini antara masyarakat dengan jajaran BPN di Sumbar, Majelis Komisioner memutus setu register dan dua register digabung dan dijadwalkan mediasi.
“Dua register kita gabung karena objek sama, Pemohon sama dan Termohon sama juga, dan mediasi pada Senin besok,” ujar Ketua Majelis Komisioner Nofal Wiska, didampingi anggota Majelis Komisioner Tanti Endang Lestari dan Adrian.
(Rel/ki)
