PADANG, AmanMakmur —Timpangnya pembangunan antara Sumbar bagian utara (ke arah batas dengan Provinsi Riau) dan selatan (batas dengan Provinsi Bengkulu), mendapat perhatian Ashelfine, SH, MH, yang saat ini berencana maju ke DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1 dari PDIP.
“Lihat saja pembangunan ke arah batas Riau, sangat pesat sekali, di antaranya jembatan layang Kelok 9, apalagi dengan akan adanya jalan tol Padang-Pekanbaru. Sementara mengarah ke selatan, ke batas Bengkulu, hampir tidak ada pembangunan infrastruktur yang besar-besar,” terang Ashelfine, Rabu (1/3/2023).
Menurut putra Sijunjung yang bermukim di Pekanbaru ini, solusi untuk mengurangi ketimpangan tadi adalah mengkonkretkan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Renah Indojati dengan ibukotanya Tapan, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam pandangan Ashelfine yang pernah jadi calon bupati di Pilkada Sijunjung ini, kehadiran Kabupaten Renah Indojati akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar bagian selatan, dan akan memicu pergerakan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Waktu tempuh antara Padang-Pekanbaru, dan Padang-Tapan itu hampir sama, yakni sekitar 6-7 jam perjalanan. Kalau orang sakit berat dari Tapan, yang dirujuk ke Painan atau Padang, karena terlalu lamanya di perjalanan, kadang sudah meninggal saja. Begitu juga dengan urusan lainnya yang jauh ke ibukota kabupaten,” ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini, sembari menekankan sudah sangat mendesak rasanya kehadiran Kabupaten Renah Indojati, agar permasalahan-permasalahan tadi bisa diurai.
Saat ini satu-satunya kabupaten di Sumbar yang belum pernah dimekarkan itu ya Kabupaten Pesisir Selatan. Dan menurut Ashelfine, dengan hadirnya Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran, maka di daerah tersebut tentunya akan dibangun infrastruktur-infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi setempat.
Tidak tertutup kemungkinan, lanjut Ashelfine, di Tapan akan dibangun pula bandar udara (bandara) dan pelabuhan laut besar, yang menjadi sentra bagi daerah regional setempat, seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci di Jambi, serta Kabupaten Muko-muko di Bengkulu, yang mana jarak mereka ke Tapan itu hanya berkisar 60-70 km saja, atau 1-1,5 jam perjalanan.
“Sebenarnya secara politik dan administrasi di daerah, persoalan Kabupaten Renah Indojati itu tidak ada masalah lagi. Tapi karena tiba-tiba pada tahun 2014 keluar kebijakan moratorium DOB oleh Kemendagri, maka Kabupaten Renah Indojati ikut ter-pending. Sementara saat itu tinggal pengesahan dari DPR saja lagi,“ tukuk Ashelfine, yang berprofesi sebagai notaris ini.
Karena Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang masuk dapil Sumbar 1, maka sekiranya amanah menjadi Anggota DPR RI diberikan kepadanya, Ashelfine menuturkan bahwa persoalan DOB Kabupaten Renah Indojati ini akan menjadi prioritasnya untuk mendorong Kemendagri dan DPR RI secepatnya mengesahkannya.
“Tiga provinsi baru sudah hadir di Papua, yang merupakan hasil pemekaran. Maka Kabupaten Renah Indojati harus didorong untuk segera pula disahkan, sebagai jawaban untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan mengurangi ketimpangan pembangunan di Sumbar,” pungkas Ketua Ikatan Keluarga Sijunjung Sakato (IKSS) Provinsi Riau ini.
(Ika)
