JAKARTA, AmanMakmur — Komite II DPD RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengetahui program kerja Kementerian PUPR tahun 2023.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan bahwa pihaknya telah menyerap aspirasi masyarakat di beberapa daerah. Banyak permasalahan yang terjadi mengenai infrastruktur jalan yang kurang memadai.
“Padahal dana yang digulirkan paling besar oleh Ditjen Bina Marga mencakup salah satunya pembangunan jalan. Seharusnya masalah infrastruktur jalan menjadi perhatian serius agar masyarakat melihat bukti nyata,” ucap Puteh saat membuka rapat dengan Kementerian PUPR di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Puteh menambahkan, DPD RI juga ingin mengetahui lebih dalam program Kementerian PUPR tahun 2023 untuk daerah. “Kami ingin mendapatkan penjelasan secara lebih rinci terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk daerah dan tentu diwilayah mana saja,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bengkulu Riri Damayanti mempertanyakan pembangunan tol Bengkulu-Lubuk Linggau karena sampai detik ini belum ada kelanjutan. Sebelumnya pembangun tol tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun saat ini mandek di tengah jalan.
“Pembangunan tol Bengkulu-Lubuk Linggau ini belum ada kelanjutannya lagi. Kita mau pekerjaan tol ini bisa segera terlaksana, sehingga masyarakat tidak merasa kecewa,” lontarnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Bambang Santoso juga mengeluhkan jeleknya infrastruktur jalan atau jembatan di Kabupaten Buleleng. Belum lagi permasalahan abrasi di Kabupaten Jembrana yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat setempat, ujarnya.
“Tak heran Buleleng dan Jembrana masuk dalam kabupaten termiskin, karena infrastruktur sejauh ini tidak memadai. Maka saya berharap ada kebaikan dari Kementerian PUPR bisa menaruh perhatian lebih kepada Buleleng dan Jembrana,” harapnya.
Selain itu, Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi juga mengkhawatirkan masyarakat yang mengungsi akibat banjir rob di Kecamatan Tambakrejo, Jawa Tengah. Sampai saat ini masyarakat belum bisa menempati tempat tinggalnya akibat banjir rob tahun lalu.
“Seharusnya Kementerian PUPR bisa membuat skema bila terjadi banjir rob. Jika seperti ini kasian masyarakat yang terdampak banjir rob,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengakui bahwa pihaknya tengah fokus pada infrastruktur di semester pertama. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
“Rencana program tahun ini target pembangunan infrastruktur 6,5 km pembangunan jalan tol termasuk akses IKN. Selain itu, 444 km pembangunan jalan baru dan 8.255 m pembangunan jembatan,” paparnya.
(Rel/dpd/fdi)
