• Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
AmanMakmur.com
Advertisement
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
No Result
View All Result
AmanMakmur.com
No Result
View All Result

Terkait Pulau Pasir, Sultan Minta Pemerintah Adakan Dialog Intensif dengan Masyarakat Adat Timor

Sabtu, 29/10/22 | 05:05 WIB
in Berita
0
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto : dpd)

JAKARTA, AmanMakmur.com —Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melakukan dialog dan merespons secara serius sikap penolakan Masyarakat adat Timor Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap klaim kepemilikan Pulau Pasir oleh Negara Australia.

Hal ini disampaikan Sultan setelah mengetahui adanya aksi protes warga di NTT yang meminta Australia pergi dari Pulau Pasir yang terletak di sebelah selatan Pulau Rote.

“Pemerintah melalui kementerian luar negeri tidak bisa hanya merespons masalah integrasi bangsa ini melalui media sosial. Datangi dan ajak bicara masyarakat adat yang mengklaim sebagai pemilik sah Pulau Pasir itu”, ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melalui keterangan resminya, Sabtu (29/10/2022).

LihatJuga

Pemkab Padang Pariaman Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK RI Provinsi Sumbar

Pemkab Padang Pariaman Raih Opini WTP ke-13 Kali dari BPK RI Provinsi Sumbar

Sabtu, 30/5/26 | 22:05 WIB
2
Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Lantik dan Serahkan SK ASN

Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Lantik dan Serahkan SK ASN

Sabtu, 30/5/26 | 21:57 WIB
4
PP Muhammadiyah Usung Konsep Eco-frendly dalam Penyembelihan Hewan Kurban

PP Muhammadiyah Usung Konsep Eco-frendly dalam Penyembelihan Hewan Kurban

Sabtu, 30/5/26 | 21:53 WIB
3

Dalam konteks kedaulatan seperti ini, kata Sultan, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan sikap kontra dengan masyarakat adat secara frontal terkait klaim kepemilikan sebuah wilayah. Karena Masyarakat adat tentu memiliki bukti historis dan perspektif hak ulayat yang bisa jadi lebih akurat daripada data yang dimiliki pemerintah.

“Maksud kami, pemerintah tidak boleh melihat peristiwa ini secara biasa-biasa saja. Jika tidak dikelola secara baik sejak dini, kami khawatir gugatan masyarakat adat Timor terhadap pemerintah Australia ini berpotensi menjadi pemicu konflik yang lebih luas bagi kedua negara di masa depan”, tegasnya.

Lebih lanjut Sultan menerangkan bahwa meskipun sudah terjadi proses diplomasi yang menghasilkan kesepakatan teritorial dengan pertimbangan tertentu antara RI-Australia yang disebut MoU Box. Tapi klaim dan aksi protes masyarakat adat Timor terhadap Pulau Pasir perlu diselesaikan secara internal oleh pemerintah Indonesia dengan proses dialog yang tuntas.

“Setiap kelompok Masyarakat adat di Indonesia merupakan entitas bangsa yang memiliki penguasaan di suatu wilayah tertentu yang belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh negara pasca-kemerdekaan. Itulah mengapa pemerintah perlu melakukan dialog intensif dengan masyarakat adat Timor terkait klaim historis kepemilikan Pulau Pasir saat ini”, tutupnya.

(Rel/dpd)

Post Views: 264
ShareSendShare
Previous Post

Senator Jialyka Maharani Raih Penghargaan Lentera Pemuda Lokal Bumi Sriwijaya

Next Post

Ketua DPD RI Minta Pemerintah dan Pertamina Harus Jamin Akses BBM Masyarakat Desa

Next Post
Ketua DPD RI Minta Pemerintah dan Pertamina Harus Jamin Akses BBM Masyarakat Desa

Ketua DPD RI Minta Pemerintah dan Pertamina Harus Jamin Akses BBM Masyarakat Desa

Most Viewed Posts

  • Istri Rektor ITP Hendri Nofrianto Berpulang ke Rahmatullah (15,189)
  • Lalai Eksekusi Bupati Pessel, LBH Sumbar akan Laporkan Kejari Painan ke Jamwas dan Komjak (11,386)
  • Klaim Rinaldi sebagai Ketum IKA FMIPA Unand Ditolak Alumni (9,028)
  • Ibunda Tercinta Mulyadi Wafat, Banyak Tokoh Nasional Kirim Karangan Bunga Duka Cita (8,675)
  • Ambulans Sumbangan Warga Padang Ikut Bantu Evakuasi Korban di Palestina (8,655)
  • Mevrizal: Profesi Pengacara Syariah Menggiurkan dan Kian Diminati (7,970)
  • Menakar Peluang DPD RI Dapil Sumbar di Pemilu 2024 (7,072)
  • Memenuhi Syarat, Bacalon DPD RI Hendra Irwan Rahim Dinilai Paling Siap (6,505)
  • Puncak Peringatan Hari Koperasi, Hendra Irwan Rahim: Dua Menteri Bakal Hadir di Sumbar (6,441)
  • DPD RI Bentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (5,510)

Berita Lainnya

Tiga Asosiasi Pelabuhan Teluk Bayur Gelar Halal Bihalal

Tiga Asosiasi Pelabuhan Teluk Bayur Gelar Halal Bihalal

Rabu, 25/5/22 | 16:43 WIB
31

Tiga organisasi pelabuhan melakukan cofee morning serta halal bihalal. (Foto : Nov) PADANG, AmanMakmur.com--- Meningkatkan rasa kekeluargaan dan koordinasi sesama...

IKA Fakultas Hukum ‘Haramkan’ Kongres VI IKA Unand Aklamasi

IKA Fakultas Hukum ‘Haramkan’ Kongres VI IKA Unand Aklamasi

Jumat, 28/5/21 | 00:36 WIB
59

Gina Mulyati, Sekjen DPP IKA FHUA. (Foto : dok) JAKARTA, AmanMakmur.com ---Kongres VI IKA Unand mulai memanas, beberapa pemilik suara,...

Bupati Sijunjung Benny Yuswir Serahkan Dana Zakat dari Baznas pada 3.189 Mustahik

Bupati Sijunjung Benny Yuswir Serahkan Dana Zakat dari Baznas pada 3.189 Mustahik

Kamis, 13/6/24 | 07:06 WIB
4

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir berfoto bersama dengan para mustahik. (Foto : Alex) SIJUNJUNG, AmanMakmur ---Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)...

Komite I DPD RI: Masalah Tata Ruang di Indonesia Harus Segera Diselesaikan

Komite I DPD RI: Masalah Tata Ruang di Indonesia Harus Segera Diselesaikan

Senin, 24/1/22 | 09:27 WIB
15

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga sedang memberikan pendapat. (Foto : dpd) JAKARTA, AmanMakmur.com ---Komite I DPD RI...

  • Aman Makmur
  • Beranda
  • Tim Redaksi

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.