KALIMANTAN BARAT, AmanMakmur.com — Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengapresiasi pencapaian berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Barat selama kepemimpinan Gubernur Sutarmidji, seperti peningkatan status desa menjadi desa mandiri yang di awal kepemimpinannya hanya satu desa mandiri namun sekarang status desa mandiri menjadi 586 desa.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi paparan gubernur dalam kunjungan kerja ke Pemrov Kalbar, Selasa (28/6/2022)
“Saya kira kami harus memberi apresiasi dan selamat kepada Pak Gubernur, dimana dari satu desa mandiri tahun 2018 manjadi 586 desa mandiri tahun 2022. Semoga ke depan bisa ditingkatkan,” katanya.
Demikian halnya mengenai terobosan gubernur dengan mengeluarkan kebijakan menjadikan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang mangkrak menjadi pusat sertifikasi keahlian daerah. Karena gaji pekerja nantinya menyesuaikan dengan sertikasi keahlian yang dimiliki pekerja tersebut.
“Ini suatu inovasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk masuk ke pasar kerja yang kompetitif dan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah yang lain,” katanya.
Selain memberi apresiasi, Mahyudin juga memberi atensi khusus pada terkendalanya program pembangunan jalan tol sebagai sarana penunjang Pelabuhan Samudera yang telah rampung pembangunannya. Dengan asumsi bahwa pelabuhan samudera tersebut akan melayani 400 sampai 500 kontainer per hari, maka kondisi jalan eksisting tidak akan mampu. Sehingga pembangunan jalan tol menjadi solusi mempermudah arus barang dan transportasi dari dan ke pelabuhan.
“Tadi jalan tol yang disampaikan Pak Gubernur, saya kira itu suatu keniscayaan yang harus kita miliki. Memang yang menjadi persoalan karena jalan tol ini bisnis jadi kalau tidak ekonomis tidak dibangun. Padahal yang perlu dipikirkan adalah efeknya pada pembangunan untuk bangsa dan negara. Sementara kalau swasta berpikirnya untung rugi. Saya kira ini wajib kita perjuangkan sama-sama, saya siap backup untuk ke kementerian. Karena kalau tidak pelabuhan samuderanya tidak akan maksimal kalau jalan tol belum selesai, dengan adanya jalan tol akan tumbuh daerah ekonomi baru,” katanya.
Mahyudin juga menyayangkan, terkait serapan dana DAK kesehatan Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022 untuk program gizi dan pemberian makanan tambahan sebesar Rp7,4 miliar yang sampai sekarang belum ada, karena terkendala belum turunnya petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
“Presiden maunya serapan anggaran bagus tapi di teknis kadang-kadang terkendala, nanti kalau bisa Pak Kadis Kesehatan bantu disampaikan detailnya, sepertinya kita tinggal mendesak untuk menurunkan juknis supaya dana DAK bisa terserap,” katanya.
Selanjutnya Mahyudin juga merespons keinginan Pemprov Kalbar untuk pemekaran wilayah, mengingat luas wilayah Kalbar nomor tiga terbesar dan merupakan daerah perbatasan.
“Saya berpendapat pemekaran itu merupakan solusi untuk mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat. Dengan luas kalbar ini saya kira Pak Gubernur tidak akan mampu menyelesaikan infrastruktur jalan apalagi dengan APBD yang hanya 5 triliun rupiah,” katanya.
Namun Mahyudin menambahkan bahwa ini dapat terwujud bila diurus serius, tentunya didukung oleh alasan-alasan yang mendasar sebagai pertimbangan untuk pemekaran wilayah.
“Mengenai pemekaran, pengalaman saya kalau diam-diam apalagi tidak ada yang urus akan begitu saja kadang perlu juga drama. Pemekaran Kalbar itu adalah kebutuhan dan saya setuju prioritas di povinsi. Kalbar itu perlu dimekarkan karena merupakan daerah perbatasan dengan luas ketiga terbesar, jumlah penduduk mencapai 5,5 juta dengan ketebatasan infrastruktur, jaringan listrik dan internet,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Fernando Sinaga anggota DPD RI Dapil Kaltara menambahkan bahwa mengenai pemekaran Kalbar, telah disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Dalam Negeri terkait alasan hanya memberi pemekaran untuk Provinsi Papua, sementara Kalbar yang merupakan daerah perbatasan dengan panjang wilayah perbatasan 900 Km juga mendesak untuk dimekarkan.
“Pemekaran Kalbar sebenarnya kita kemarin sudah fokus dalam rapat dengan Kemendagri, kami juga sangat berkeras apakah memang harus ada dulu gejolak seperti Papua. Kami harus bisa diberikan, kenapa Papua diberikan kalau dengan alasan APBN itu juga menjadi pertanyaan kami,” katanya.
Hadir mendampingi wakil Ketua DPD RI dalam kunjungan tersebut selain anggota DPD RI Fernando Sinaga, dari Dapil Kaltara, Aji Mirni Mawarni dari dapil Kaltim, Maria Goreti dan Elinawati Dapil Kalbar serta Yustina Ismiati dari dapil Kalteng.
(Rel/dpd)
