PADANG, forumsumbar — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meraih dua penghargaan pada ETPD Partnership Gathering 2026 yang digelar Bank Nagari di Hotel Mercure Padang, Jumat (25//9/2026) malam.
Kegiatan tersebut, menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam penguatan ETPD, Bank Indonesia menjadi bagian penting dalam mendorong ekosistem transaksi digital daerah, sementara Bank Nagari menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan kanal pembayaran dan implementasi transaksi digital.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Deputi Bank Indonesia, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, Perwakilan OJK, jajaran Kepala Cabang Bank Nagari se-indonesia, Direktur IPDN Sumatera Barat Lalu Satria Utama, serta Sekretaris Daerah se-Sumatera Barat.
Dalam paparannya sebagai keynote speaker, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, transformasi digital dan penguatan fiskal daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perbankan serta berbagai pemangku kepentingan.
Dua penghargaan yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Terbaik 1 Kabupaten Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah Tahun 2026, dan Terbaik 2 Optimalisasi Dana Pemerintah Daerah pada CASA Bank Nagari Tahun 2026.
Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly.
M. Fadhly mengatakan, bahwa Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) mengapresiasi BPKD Padang Pariaman dengan pencapaian tersebut.
“Selamat atas upaya-upaya BPKD Padang Pariaman bersama tim kerja di BPKD yang terus melakukan perbaikan-perbaikan ditengah keterbatasan fiskal daerah saat ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim BPKD dalam membangun digitalisasi. Digitalisasi adalah program unggulan kita dan ini harus ditingkatkan terus”, terang Bupati Padang Pariaman.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan BPKD Kabupaten Padang Pariaman dalam mendorong perubahan transaksi dari pola tunai menuju non-tunai dan kemudian berkembang ke sistem pembayaran digital yang semakin terintegrasi.
“Sejak bulan Januari tahun 2026, kita terus melakukan dan mengembangkan inovasi layanan yang mengurangi tatap muka. Oleh sebab itu, layanan digital adalah solusi yang paling tepat untuk diterapkan dan BPKD Padang Pariaman menyiapkan kanal pembayaran secara digital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelas M. Fadhly.
Transformasi tersebut, diwujudkan melalui berbagai inovasi, di antaranya PARIS VAN QRIS, e-PAD, LAMAN BPKD, PAMER, SIMOLI, hingga GASPOL PBB. Pada sektor PBB-P2, pemanfaatan QRIS dan Virtual Account (VA) terus diperluas.
Saat ini, sekitar 600 kolektor PBB telah menggunakan pembayaran PBB melalui QRIS, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa digitalisasi telah mulai diterapkan hingga tingkat pelayanan di lapangan. Sementara itu, melalui e-PAD, BPKD mengembangkan digitalisasi yang tidak hanya menyentuh pembayaran, tetapi juga pengelolaan data pendapatan, pencatatan, dan monitoring.
“Bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya BPKD, dua penghargaan tersebut bukanlah titik akhir, melainkan apresiasi atas proses transformasi yang terus dibangun” terangnya.
Di bawah kepemimpinannya, digitalisasi diarahkan bukan sekadar untuk mengganti cara pembayaran, tetapi untuk memperbaiki proses kerja, memperkuat data dan monitoring, serta menghadirkan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat.
“Masih ada proses yang harus kita perbaiki. Masih ada sistem yang harus kita integrasikan. Masih ada layanan yang perlu kita sederhanakan dan masih ada masyarakat yang harus terus kita dekatkan dengan layanan digital,” ujar M. Fadhly.
Menurutnya, ukuran keberhasilan digitalisasi bukan hanya pada tersedianya aplikasi atau kanal pembayaran
“Ukurannya adalah ketika teknologi benar-benar mampu membuat Pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat merasakan layanan yang lebih mudah.” tutup Fadhly.
(R/AS)
